BPK sebut proses pengadaan barang dan jasa jadi tantangan pemerintah

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara, mengatakan permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah akan tetap menjadi tantangan, sejalan dengan meningkatkan anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Daerah dari tahun ke tahun.

2017-07-18 11:10:12

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara, mengatakan permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah akan tetap menjadi tantangan, sejalan dengan meningkatkan anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Daerah dari tahun ke tahun.

"Khususnya belanja barang dan modal yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan proses pengadaan barang dan jasa. Untuk itu diperlukan pemahaman atas risiko yang mungkin timbul dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa," ujar Harry melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (18/7).

Dia menjelaskan, salah satu risiko dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik itu persekongkolan antara peserta lelang, maupun antara peserta lelang dengan panitia pengadaan/pejabat pembuat komitmen/Pimpinan satuan kerja pemilik pekerjaan yang dilelang.

Terkait dengan persekongkolan proses pengadaan barang dan jasa tersebut, selama ini BPK dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah saling bekerja sama berbagi informasi dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK maupun hasil investigasi KPPU.

Salah satu kerja sama yang dilakukan, yakni melalui Workshop dengan tema Risiko Penyimpangan dalam Semua Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan pengadaan barang dan jasa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai kewenangannya.

Selain itu juga bertujuan untuk berbagi informasi terkait risiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan metode pembuktiannya. Juga untuk meningkatkan kemampuan para pemeriksa BPK dan investigator KPPU dalam rangka mendorong pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan, bebas dari penyimpangan, dan kompetitif.

"Diharapkan, workshop dapat memberikan manfaat kepada BPK dan KPPU lebih berperan aktif dalam mencegah atau mengawasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah," pungkasnya.

Baca juga:
DPR minta pemerintah kaji ulang proyek mobil listrik nasional
Nilai tukar Rupiah menguat tipis ke level Rp 13.318 per USD
Harga emas dibuka stagnan di posisi Rp 587.000 per gram
Pemerintah pastikan tak ada tol Kulon Progo-Borobudur, ini alasannya
5 Fakta jumlah orang miskin sulit turun di era Presiden Jokowi
Utang RI Mei Rp 4.430 T, total pemerintah dan BI lewati milik swasta
Kemiskinan sulit turun akibat industri padat karya terkendala gaji

(mdk/sau)