BPK sebut proses pengadaan barang dan jasa jadi tantangan pemerintah

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara, mengatakan permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah akan tetap menjadi tantangan, sejalan dengan meningkatkan anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Daerah dari tahun ke tahun.

2017-07-18 11:10:12

Ekonomi Indonesia

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara, mengatakan permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah akan tetap menjadi tantangan, sejalan dengan meningkatkan anggaran belanja Pemerintah Pusat dan Daerah dari tahun ke tahun.

"Khususnya belanja barang dan modal yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan proses pengadaan barang dan jasa. Untuk itu diperlukan pemahaman atas risiko yang mungkin timbul dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa," ujar Harry melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (18/7).

Dia menjelaskan, salah satu risiko dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persekongkolan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik itu persekongkolan antara peserta lelang, maupun antara peserta lelang dengan panitia pengadaan/pejabat pembuat komitmen/Pimpinan satuan kerja pemilik pekerjaan yang dilelang.

Terkait dengan persekongkolan proses pengadaan barang dan jasa tersebut, selama ini BPK dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah saling bekerja sama berbagi informasi dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK maupun hasil investigasi KPPU.

Salah satu kerja sama yang dilakukan, yakni melalui Workshop dengan tema Risiko Penyimpangan dalam Semua Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan pengadaan barang dan jasa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai kewenangannya.

Selain itu juga bertujuan untuk berbagi informasi terkait risiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan metode pembuktiannya. Juga untuk meningkatkan kemampuan para pemeriksa BPK dan investigator KPPU dalam rangka mendorong pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan, bebas dari penyimpangan, dan kompetitif.

"Diharapkan, workshop dapat memberikan manfaat kepada BPK dan KPPU lebih berperan aktif dalam mencegah atau mengawasi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah," pungkasnya.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/sau)

BPK Temukan Kelemahan Tata Kelola Keuangan Negara di Kemhan Tahun Anggaran 2023, Ada Realisasi Belanja Barang Tak Efektif

BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) 1 tahun yang lalu

Kebijakan Pajak Pro Rakyat, PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah

Barang-barang mewah yang terkena PPN 12% tersebut sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 15 tahun 2023 dan PMK No.42 tahun 2022.

PPN 12 persen 1 tahun yang lalu

Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa

Dengan adanya payung hukum berupa UU, diharapkan pengadaan semakin lancar dan mudah serta meminimalisir masalah hukum.

LKPP 1 tahun yang lalu

Ini Pesan Kepala LKPP Hendi untuk Pejabat Daerah Terkait Pengadaan Barang Jasa

Dengan adanya payung hukum berupa UU, diharapkan pengadaan semakin lancar dan mudah serta meminimalisir masalah hukum.

LKPP 1 tahun yang lalu

BPK Pernah Ungkap Masalah Pengelolaan Dana Tapera, Ini Detailnya

Dalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), telah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional pada 2020-2021.

BPK 1 tahun yang lalu

Menteri KKP Trenggono usai Diperiksa 2,5 Jam: Saya Membantu KPK

Trenggono hanya menjelaskan perihal peristiwa kejadian korupsi pengadaan barang dan jasa.

trenggono 1 tahun yang lalu

Jokowi: Kinerja BPKP Bukan Untuk Cari Kesalahan, Justru Mencegah Penyimpangan

Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi

Jokowi 1 tahun yang lalu

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

KPK 1 tahun yang lalu

BPK dan BPKP Ungkap Tantangan Perusahaan BUMN Lima Tahun ke Depan, Ini Detailnya

Transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.

BUMN 1 tahun yang lalu

Alasan Rapat Paripurna, Mbak Ita Absen Panggilan Penyidik KPK

Pemeriksaan Mbak Ita dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

wali kota semarang hevearita gunaryanti rahayu 1 tahun yang lalu

Ini Alasan KPK Belum Tahan Hasto, Singgung Soal Barang Bukti

Meski Hasto sudah menyandang status tersangka, KPK hingga kini belum melakukan penahanan.

KPK 1 tahun yang lalu

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

LKPP 1 tahun yang lalu

OJK Akui Penerapan PPN 12 Persen Bakal Berdampak ke Daya Beli Masyarakat

Secara bertahap dampak kebijakan tersebut juga akan turut mempengaruhi komponen biaya produksi.

OJK 1 tahun yang lalu