BPK sindir BPS: Data konsumsi beras tidak akurat
Anggota BPK, Rizal Djalil mengatakan, persoalan pangan tidak pernah jauh dari konsumsi dan ketersediaan. Namun sayangnya, data terkait kedua hal tersebut sering kali tidak sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan keakuratan data pangan yang ada selama ini. Sebab data yang dimiliki antar kementerian dan lembaga berbeda, sehingga banyak kebijakan pangan yang diambil pemerintah tidak tepat sasaran.
Anggota BPK, Rizal Djalil mengatakan, persoalan pangan tidak pernah jauh dari konsumsi dan ketersediaan. Namun sayangnya, data terkait kedua hal tersebut sering kali tidak sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
"BPK menemukan persoalan data konsumsi beras nasional tidak akurat. Saya tahu teman BPS diberikan mandat Presiden bahwa BPS satu-satunya sumber data. Untuk itu tenaga ditambah, anggaran ditambah, regulasi diperbaiki. Tapi kami ingatkan ke BPS, tolong speed-nya dipercepat, gunakan teknologi canggih. Sehingga kebutuhan data yang diperlukan pemerintah bisa tersedia dalam waktu yang cepat," ujar dia di Kantor BPK, Jakarta, Senin (21/5/2018).
Selain itu, data terkait lahan juga dinilai tidak akurat. Selama ini banyak lahan yang telah baralih fungsi namun masih masuk dalam kategori lahan tanam. "Data luas lahan tidak akurat. Terutama di Karawang, alih fungsi lahannya luar biasa. Dan ini harus kita antisipasi semua bagaimana mencegah alih fungsi lahan ini," kata dia.
Terakhir, pemerintah juga tidak pernah menetapkan angka cadangan pangan ideal. Padahal hal ini sudah diatur di Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
"Sistem pelaporan produktivitas padi tidak akuntabel. Kenya saja sudah menggunakan satelit. Alhamdulillah sekarang kita juga sudah gunakan satelit. Sekarang ada metode kerangka sampling area, mudah-mudahan hasilnya lebih baik," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BPS catat ekspor non migas RI anjlok di April 2018
Impor melonjak tinggi, neraca perdagangan April 2018 defisit USD 1,63 miliar
BPS: Upah buruh tani naik di April 2018
Impor April 2018 capai USD 16,09 M, peningkatan terbesar di mesin & peralatan listrik
BPS catat ekspor April 2018 USD 14,47 M, turun 7,19 persen secara tahunan