BPK ungkap temuan potensi kerugian negara Rp 6,55 T di 2016

BPK ungkap temuan potensi kerugian negara Rp 6,55 T di 2016. Secara kumulatif sampai 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2006-2016 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset, penyetoran uang ke kas negara atau daerah sebesar Rp 70,19 triliun.

2017-04-17 11:33:43

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Seminar (IHPS) II Tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). IHPS tersebut diserahkan langsung oleh pimpinan dan anggota BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4).

Dalam kesempatan ini, Ketua BPK, Harry Azhar Azis mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan pada pemerintahan pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, BPK mengungkap 5.810 temuan yang meliputi 1.393 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 19,48 triliun.

Dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu ada yang berdampak finansial atau 32 persen senilai Rp 12,59 triliun. Rinciannya adalah yang jelas merugikan kerugian negara sebanyak 1.205 temuan senilai Rp 1,37 triliun atau 61 persen dan 329 potensi kerugian negara sekitar 17 persen yang nilainya lebih besar Rp 6,55 triliun. Ketiga yaitu 22 persen atau sebanyak 434 kekurangan penerimaan yang nilainya sebesar Rp 4,66 triliun.

Harry Azhar juga menyampaikan, IHPS II Tahun 2016 merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016. LHP itu meliputi 81 LHP (13 persen) pada pemerintah pusat, 489 LHP (81 persen) pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 34 LHP (6 persen) pada BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, LHP tersebut terdiri dari 9 LHP (1 persen) keuangan, 316 LHP (53 persen) kinerja, dan 279 LHP (46 persen) dengan tujuan tertentu (PDTT).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, yang signifikan pada semester II Tahun 2016 adalah terkait pengelolaan pendapatan pajak dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikian disimpulkan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dilanjutkannya, IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejak 2005 sampai 2016, BPK telah menyampaikan 437.343 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa senilai RP 241,71 triliun.

Secara kumulatif sampai 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2006-2016 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset, penyetoran uang ke kas negara atau daerah sebesar Rp 70,19 triliun. Dari entitas yang diperiksa BPK selama 2016, terdapat 10 entitas yang telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama.

Sepuluh entitas yang dimaksud adalah Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pemkab Lampung Barat, Pemkab Pringsewu, Pemkab Boyolali, Pemkot Bima, dan Pemkab Lamandau.

Baca juga:
Ketua BPK hadiri paripurna DPD, anggap OSO resmi karena disumpah MA
BPK temukan banyak proyek pembangunan listrik PLN mangkrak
DPR harap BPK dihuni orang bersih dari kasus hukum
BPK diminta segera audit program tabungan koperasi JICT
BPK tak boleh ragu audit keuangan JICT
Ketua BPK ikut lapor SPT pajak gunakan e-filling
Puluhan pekerja JICT geruduk Kantor BPK

(mdk/bim)