Kerugian itu bertambah dua kali lipat yang sebelumnya hanya Rp125 miliar saja.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Presiden Joko Widodo saat Pandemi Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020. Adapun nilai proyek dari bansos Jokowi itu mencapai Rp900 miliaran.
"Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar," kata Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (3/7).
Tessa menyebut terdapat tiga tahap yang dalam pendistribusian Bansos tersebut. Saat ini KPK juga masih mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait.
"Ya kalau kita menemukan alat bukti ke tahap-tahap lain nanti kita akan tindaklanjuti," jelas Tessa.
Berdasarkan perhitungan sementara kerugian negara yang didapatkan mencapainya Rp250 miliar.
Kerugian itu bertambah dua kali lipat yang sebelumnya hanya Rp125 miliar saja.
Tessa mengungkapkan penyebab adanya kenaikan kerugian negara itu dikarenakan penyidik antirasuah menemukan bukti baru.
"Ada perhitungan dari teman-teman auditor juga, bertambahnya itu tentunya alat buktinya bertambah, sehingga nilainya juga bertambah," kata Tessa
Sementara, modus operan korupsi Banpres itu yakni pengurangan kualitas pada isinya seperti beras, minyak goreng, biskuit, dan lain sebagainya.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren.
Kasus itu terungkap pada saat tim penyidik antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap bantuan Corona yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
"Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK Rabu (26/6).
Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi Banpres yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
"Terakhir itu kan yang distribusi, sekarang yang pengadaannya," ungkap Tessa.
Di kasus korupsi Banpres, diketahui tengah bersamaan dengan program Bantuan Sosial Beras (BSB) yang merupakan program dari Kemensos.
Berdasarkan perhitungan sementara kerugian negara yang didapatkan mencapainya Rp250 miliar.
Hitungan sementara KPK, nilai kerugian negara akibat korupsi Bansos Presiden Jokowi naik dua kali lipat menjadi Rp250 miliar.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, kerugian negara akibat korupsi banpres senilai Rp125 miliar.
Baca Selengkapnya
KPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi Bantuan Presiden (Banpres) Joko Widodo saat penanganan Pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya
Diketahui, untuk anggarannya berasal dari APBN tahun 2020 mencapai Rp753 miliar
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengungkapkan dua BUMN Indonesia, berhasil mendapatkan proyek senilai Rp8,5 triliun dari pemerintah Filipina.
Baca Selengkapnya
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi