BPS prediksi dampak pemangkasan subsidi Solar pada inflasi tak besar
BBM Solar dinilai tidak banyak digunakan pada kelompok rumah tangga.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016 sebesar Rp 650. Akibat pemangkasan ini tentu menyebabkan harga Solar berpotensi melonjak.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengakui pemangkasan subsidi tersebut akan memberi dampak terhadap inflasi. Meski begitu, dampaknya tidak terlalu besar, mengingat masyarakat lebih banyak memakai bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertamax.
"Harusnya ada (dampak ke inflasi). Tapi kalau besar itu berapa belum bisa kita prediksi," kata Suryamin di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/6).
Selain itu, Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo menjelaskan, pengaruh pemangkasan subsidi solar terhadap inflasi masih kecil. Sebab, pemakaian solar di rumah tangga hanya sebesar 3-5 persen, sedangkan sisanya untuk pemakaian BBM jenis lain, seperti Premium dan Pertamax.
Sebelumnya, PT Pertamina menyebut harga Solar dalam negeri akan tetap pada kisaran Rp 5.650 per liter jika subsidi terhadap jenis bahan bakar untuk mesin diesel tersebut akan dicabut.
"Kalau dilihat sekarang, secara jujur jika mencabut subsidi Solar, pemerintah jadi hemat. Kalau misalnya tanggal 1 April dicabut, subsidi Rp 1.000 itu, harga Solar tak akan naik masih bisa segitu," kata Direktur niaga dan pemasaran Ahmad Bambang.
Hal tersebut, kata dia, dapat dimaklumi, sebab harga minyak sekarang yang sedang rendah di angka USD 40 per barel, telah turut memangkas harga keekonomian solar saat ini. "Tapi jika harga naik ya ikut naik," ucapnya.
Akan tetapi, lanjut dia, rencana pencabutan subsidi Solar tersebut masih jadi pertimbangan, pasalnya hingga saat ini ada pandangan terkait UUD 1945 pasal 33 yang mengamanatkan kehadiran negara untuk hajat hidup orang banyak.
Baca juga:
Pemerintah bakal pangkas subsidi BBM Solar Rp 650 per liter
Begini proses terbentuknya BBM yang dijual di Indonesia
Pertama kali, Pertamina sewa Susi Air salurkan Solar ke perbatasan
Rendahnya selisih harga bikin konsumsi Pertamax cs meningkat
Libur panjang, konsumsi Pertalite dan Pertamax naik 30 persen
Libur panjang, Pertamina klaim stok BBM aman
Tambah pasokan BBM, Pertamina diusul minta kompensasi pemerintah
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Siapa yang memimpin sidang BPUPKI? BPUPKI terdiri awalnya dari 70 anggota, di mana 8 di antaranya adalah orang Jepang.
-
Apa yang membaik di Sulawesi Utara berdasarkan rilis BPS? Kepala BPS Sulawesi Utara, Asim Saputra menjelaskan, daya beli petani di Sulawesi Utara membaik di Bulan Oktober 2023.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.