BURT DPR Kaji Fasilitas Rumah Dinas Diganti Uang Tunjangan
Beredar isu bahwa Pemerintah akan mengambil alih rumah dinas DPR/MPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Lantaran banyak anggota dewan yang tidak menempati rumah dinas tersebut.
Beredar isu bahwa Pemerintah akan mengambil alih rumah dinas DPR/MPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Lantaran banyak anggota dewan yang tidak menempati rumah dinas tersebut.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menjelaskan, bahwa Kemenkeu tidak mengambil alih rumah dinas tersebut, melainkan pihaknya dipanggil oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan diminta untuk mencarikan solusi.
-
Di mana Rumah Kerajinan Yu Payem berlokasi? Rumah Kerajinan Yu Payem merupakan pionir andal dalam industri kerajinan anyaman yang berasal dari Desa Salamrejo Jalan Sukoreno, Kidulan Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
-
Kapan Rumah Apung Tambaklorok diresmikan? Rumah apung ini telah rampung dibangun dan diresmikan pada tahun 2016 silam.
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Kenapa BRI membantu Rumah Kerajinan Yu Payem? Kualitas produksi Rumah Kerajinan Yu Payem sudah terjamin dan diakui keunikannya di seluruh Yogyakarta. Hal ini yang mendasari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ingin membantu memperluas jangkauan pasar usaha milik Payem.
-
Bagaimana Rumah Rungko dibangun? Rumah Rungko ini dibangun menggunakan kayu pilihan dan proses penebangannya memakan waktu hingga bertahun-tahun. Hal ini disebabkan masyarakat Kluet menggunakan parang untuk menebang pohon. Apabila parang tersebut terjatuh, maka tidak boleh dilanjutkan karena tidak diizinkan oleh Tuhan.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Jadi memang beberapa bulan lalu kami dipanggil BURT. Bukan Kemenkeu mengambil alih rumah dinas DPR, tapi BURT (bertanya) ada tidak cara yang lebih baik buat anggota DPR selain disediakan rumah dinas, itu masih diproses," kata Rionald dalam Bincang DJKN, Jumat (20/8).
Dia menjelaskan, terdapat pilihan jika anggota DPR yang tidak diberikan rumah dinas, maka akan diberikan tunjangan sebagai pengganti rumah dinas yang tak diambil atau ditempati.
"Pada dasarnya kami DJKN ini kira-kira ada di hilir. Hulunya di Dirjen Anggaran. Ini masih proses, apakah disediakan rumah dinas atau tunjangan. Ini masih didiskusikan. Terhadap perumahan biar tidak double akan dikembalikan dari DPR ke Kementerian Keuangan," jelasnya.
Sebagai informasi, saat ini tercatat ada 575 anggota DPR periode 2019-2024 diizinkan untuk menempati rumah jabatan anggota yang ada di Kalibata dan Ulujami. Tapi, ternyata tidak semua anggota DPR menempati rumah dinas tersebut.
Anggota DPR Periode 2019-2024 Akan Dapat Rumah Dinas di Kalibata dan Ulu Jami
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10). Rapat itu membahas pembagian ruangan dan rumah dinas untuk anggota DPR periode 2019-2024.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan rumah dinas untuk anggota DPR dibagi menjadi beberapa lokasi. Di antaranya di Kalibata dan Ulu Jami, Jakarta Selatan.
"Jadi sudah diputuskan bahwa terkait dengan pembagian rumah jabatan kita sudah menyepakati dengan semua fraksi yang ada di DPR 575 anggota DPR akan menempatkan rumah jabatan yang ada di Kalibata, Ulu Jami," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10).
Pembagian rumah nantinya akan diatur oleh Kesekjenan DPR. Pengaturan itu juga disetujui oleh semua fraksi DPR.
"Prinsipnya semua fraksi setuju dan kami sudah mendapatkan tempat untuk 575 anggota DPR baru di gedung DPR ini dan segera akan kami putuskan pada hari senin nanti terkait dengan kira-kira peletakan atau posisi dari ruang anggota dari setiap fraksi tersebut," ungkapnya.
Terkait penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Puan mengatakan akan dilaksanakan pekan depan. Lama pembentukan AKD tergantung dengan dinamika dan lobi antar fraksi.
"Tergantung dinamika yang di lapangan InsyaAllah semuanya bisa kita lakukan secara musyawarah mufakat sehingga tidak ada hal-hal yang perlu berlama lama tapi untuk terlalu cepat enggak perlu juga karena kan nanti pemerintahan periode selanjutnya juga akan baru dimulai 20 Oktober," ucapnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)