Cara Jitu Pemerintah Hadapi Ancaman Kenaikan Harga Minyak Dunia
Setidaknya, ada dua upaya pemerintah menanggulangi geopolitik Timur Tengah yang berdampak kenaikan harga minyak dunia.
Setidaknya, ada dua upaya pemerintah menanggulangi geopolitik Timur Tengah yang berdampak kenaikan harga minyak dunia.
- Terungkap, Ini yang Buat Kinerja Pertamina Tetap Positif di Tengah Tantangan Geopolitik dan Kurs Mata Uang
- Pemerintah Janji Bakal Bayar Utang Minyak Goreng Rp474,8 Miliar, Tapi Tunggu Proses Ini
- Siap-Siap, Harga Minyak Goreng MinyaKita Segera Naik
- Harga Minyak Dunia Naik Dipicu Kondisi Ekonomi AS yang Mengecewakan
Cara Jitu Pemerintah Hadapi Ancaman Kenaikan Harga Minyak Dunia
Pemerintah mewaspadai potensi kenaikan harga minyak mentah dunia untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Menyusul, kian meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
"Dalam menghadapi ketidakpastian global, seperti konflik di Timur Tengah dan tensi geopolitik lainnya, pemerintah Indonesia terus memantau dan merespons dinamika ekonomi global," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan dalam webinar bertema 'Menakar Dampak Konflik Timur Tengah bagi Indonesia', di Jakarta Senin (3/6).
Dia mengatakan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah berdampak signifikan terhadap kenaikan minyak global. Apalagi, lonjakan harga minyak sering kali diikuti oleh naiknya nilai mata uang asing, yang berujung pada inflasi.
Beruntung pemerintah mampu meredam dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Misalnya pada April 2023, inflasi Indonesia tercatat turun menjadi 2,8 persen menjadi cermin pengelolaan ekonomi yang baik.
"Pemerintah sendiri menargetkan inflasi pada akhir tahun berada di kisaran 2,5 plus minus 1 persen," ujarnya.
Selain itu, indikator pertumbuhan ekonomi dan investasi juga menunjukkan kepercayaan masyarakat dan investor yang cukup baik terhadap ekonomi Indonesia.
Guna memastikan hasil ekspor sumber daya alam masuk ke dalam perekonomian domestik, pemerintah telah menetapkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
"Sebanyak 30 persen dari hasil ekspor harus disimpan dalam instrumen domestik, yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dari guncangan eksternal," ucap dia.
Untuk strategi jangka menengah dan panjang, pemerintah terus mendorong reformasi struktural dan perbaikan kemudahan perizinan serta pemberian insentif guna meningkatkan investasi.
Pemerintah juga telah melakukan berbagai kebijakan subsidi energi untuk melindungi masyarakat dari dampak inflasi akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah, termasuk pemberian bantuan sosial reguler dan bantuan pangan.
"Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik dan melindungi daya beli masyarakat," tegas Ferry.