Cerita Pria Bergelar Doktor, Berjualan Jus di Pinggir Jalan karena Minim Lapangan Kerja

Janji Perdana Menteri India Tingkatkan Kemakmuran

Ketika pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi menghapuskan otonomi terbatas Kashmir yang dikelola India dan membawanya di bawah kendali langsung New Delhi pada tahun 2019, ia mengklaim langkah tersebut akan membawa kemakmuran ekonomi dan lebih banyak investasi di wilayah tersebut.

Namun, situasi di lapangan tidak sesuai dengan klaim tersebut karena lapangan pekerjaan telah menyusut dan bisnis mengalami tren penurunan. Tingkat pengangguran saat ini di wilayah tersebut adalah 18,3 persen, menurut data pemerintah – dua kali lipat dari rata-rata nasional sebesar 9 persen dan yang terburuk di wilayah tersebut dalam beberapa dekade, menurut partai oposisi utama Kongres.

Pada tahun 2018-2019, tepat sebelum otonomi parsial dicabut, tingkat pengangguran di Kashmir yang dikelola India adalah 5,1 persen, menurut Kementerian Statistik dan Implementasi Program India.

Angka pengangguran sebesar 18,3 persen di wilayah berpenduduk 7 juta jiwa berarti lebih dari satu juta pemuda menganggur seperti Ganai, yang terpaksa melakukan tindakan nekat, seperti mendirikan warung pinggir jalan, demi bertahan hidup.

Situasi ini semakin diperparah oleh pergolakan politik dan kekerasan selama bertahun-tahun di wilayah mayoritas Muslim, tempat pemberontakan bersenjata terhadap kekuasaan India telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade, menewaskan puluhan ribu orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil.

Sengketa Pemilu

Sengketa ini bermula pada tahun 1947 ketika wilayah Kashmir di Himalaya dibagi antara India dan negara Pakistan yang baru terbentuk setelah kekuasaan Inggris berakhir di subbenua tersebut. Kedua negara tetangga yang bersenjata nuklir ini mengklaim wilayah tersebut secara keseluruhan dan telah berperang tiga kali di sana, menjadikannya salah satu wilayah yang paling termiliterisasi di dunia, dengan lebih dari enam juta tentara di pihak India.

Karena perselisihan dengan Pakistan, wilayah tersebut diberikan otonomi sebagian berdasarkan Pasal 370 konstitusi India, yang memberikan hak eksklusif kepada warga Kashmir atas pekerjaan pemerintah daerah, kepemilikan tanah, dan akses ke pendidikan di lembaga-lembaga yang dikelola negara.

Namun, ketika pemerintah Modi mencabut pasal tersebut pada tahun 2019, keputusannya diberlakukan melalui tindakan keras keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama berbulan-bulan, yang sangat mengganggu kehidupan normal dan andalan pariwisata wilayah tersebut.

Hal itu juga menimbulkan kekhawatiran akan perubahan demografi di antara penduduk, karena undang-undang dan kebijakan baru memungkinkan penduduk non-lokal untuk melamar pekerjaan di Kashmir, membeli tanah, atau bahkan menetap di wilayah tersebut.

Bagi warga Kashmir, perubahan status mereka telah menimbulkan kekhawatiran serius atas terbatasnya kesempatan kerja, khususnya bagi pemerintah, pemberi kerja terbesar di wilayah tersebut. Lebih dari 500.000 warga Kashmir bekerja di sana sebelum perubahan pada tahun 2019.

Saya bersembunyi di Balik pohon karena Malu

Namun karena tidak ada pilihan di tengah krisis pekerjaan yang meningkat saat ini, Ganai mengatakan dia terpaksa menjual jus di dekat kebun apel milik mertuanya untuk menghidupi keluarganya, termasuk ibunya, istrinya, dan seorang putra berusia enam tahun.

Pada hari baik, ia memperoleh 100-500 rupee, tetapi ada hari-hari di mana tidak ada pelanggan yang mampir ke kiosnya.

Ganai mengatakan dia bahkan mencoba mencari pekerjaan melalui program pemerintah seperti Undang-Undang Jaminan Pekerjaan Pedesaan Nasional Mahatma Gandhi atau MGNREGA, undang-undang penting tahun 2005 yang menjamin 100 hari kerja bagi setiap warga India.

Namun bahkan pekerjaan di MGNREGA, yang sebagian besar melibatkan pekerjaan manual tanpa keterampilan, tidaklah mudah bagi Ganai karena “kualifikasi yang berlebihan” sebagai seorang PhD.

“Mereka bilang saya terlalu memenuhi syarat untuk pekerjaan manual. Itu membuat saya frustrasi. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk menjual jus agar saya bisa tetap sibuk dan tidak kehilangan kewarasan,” kata Ganai kepada Al Jazeera.

“Situasi saya tidak unik karena banyak pemuda terpelajar menghadapi kesulitan ekonomi yang sama. Kami hanya punya sedikit pilihan untuk menghidupi diri sendiri.”

Hilang Harapan

Meskipun menghabiskan beberapa tahun di negara bagian Madhya Pradesh di India Tengah untuk pendidikannya dan menerbitkan beberapa makalah penelitian, impian Ganai untuk memiliki karier yang stabil telah memudar.

Sekarang dia berdiri setiap hari di kiosnya selama 12 jam, pulang ke rumah pada malam hari dengan kaki yang sakit dan punggung yang sakit. "Melihat situasi saya, ibu saya menangis memikirkan betapa kerasnya saya bekerja untuk belajar dan menjadi seseorang," katanya kepada Al Jazeera.

Ganai mengaku sering melihat mantan muridnya lewat di warungnya. “Saya sembunyi di balik pohon karena malu berhadapan dengan mereka,” katanya.

Istri Ganai, Rubia, juga meraih gelar master sosiologi dari sebuah universitas di Kashmir, tetapi menganggur seperti suaminya, meskipun berusaha mendapatkan pekerjaan sebagai guru atau pekerja sosial. Bersama-sama, mereka menghadapi tantangan berat untuk menafkahi putra mereka di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi. “Saya merasa frustrasi setiap hari,” kata Ganai.

Peluang yang Berkurang

Banyak warga Kashmir khawatir bahwa orang luar dari daerah lain di India, yang tertarik dengan iklim sedang di wilayah yang indah tersebut dibandingkan dengan panasnya India utara, akan mengambil pekerjaan di sana, sehingga membuat pemuda setempat memiliki lebih sedikit pilihan.

Pemuda Kashmir tumbuh dalam kekacauan. Rasa kehilangan kesempatan mereka diperparah oleh ketidakpastian politik yang meningkat. Situasi ekonomi yang genting diperburuk oleh pembangunan yang terbatas,” kata Muhammad Maqbool, seorang petani dari desa Tral di Kashmir selatan, kepada Al Jazeera.

Dia mengatakan kaum muda Kashmir merasa terpinggirkan secara politik dan ekonomi sejak 2019. “Anak-anak saya merasa frustrasi dengan meningkatnya persaingan dan menyusutnya rasa kendali atas masa depan mereka,” katanya tentang kedua putrinya, berusia 23 dan 25 tahun, keduanya memiliki gelar master di bidang sains.

“Kami tidak memiliki kesempatan untuk berkembang di tanah air kami,” kata Nahida Jan, 29, seorang peneliti ilmu sosial dari kota utama wilayah tersebut, Srinagar, kepada Al Jazeera.

Seperti Ganai, dia khawatir masa depannya suram karena tidak ada jaminan pekerjaan di Kashmir. “Kebijakan egois pemerintah ini telah membahayakan masa depan kita,” kata Jan, seraya menambahkan bahwa pemerintah tidak peduli dengan pengangguran di Kashmir.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor-sektor seperti pariwisata, kerajinan tangan dan pertanian, urat nadi perekonomian Kashmir, telah sangat terpengaruh oleh ketegangan geopolitik.

Tidak ada investasi di sektor yang menghasilkan lapangan kerja

Para ahli juga menyalahkan melonjaknya krisis pengangguran di Kashmir pada apa yang mereka sebut sebagai "prioritas yang salah" dari pemerintah, dengan sebagian besar modal finansial diarahkan ke sektor-sektor yang menciptakan kesempatan kerja terbatas.

Ketika Modi mengunjungi wilayah tersebut pada bulan Maret tahun ini, ia mengumumkan serangkaian proyek senilai $777 juta, yang katanya akan meningkatkan ekonomi pertanian dan pariwisata. Namun, para ahli mengatakan proyek-proyek tersebut tidak serta-merta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja lokal.

"Meskipun pemerintah sering mengumumkan proyek pembangunan seperti jalan dan terowongan, proyek tersebut tidak serta merta menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja membutuhkan peningkatan belanja pada sektor sosial ekonomi lokal seperti pariwisata dan pertanian," kata ekonom dan penulis Nisar Ali.

Akibatnya, kata Ali, wilayah tersebut memiliki masalah pengangguran yang unik: sejumlah besar pemuda terdidik tidak memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka.