Dapat WTP, Jonan sebut pengelolaan keuangan ESDM harus dipertahankan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2016 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan keberhasilan pengelolaan keuangan ini harus dipertahankan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2016 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan keberhasilan pengelolaan keuangan ini harus dipertahankan.
"Terima kasih kepada semua pihak. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM harus proaktif untuk mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi BPK. Predikat WTP ini wajib dipertahankan sepanjang ada Kementerian ESDM dan SKK Migas," ujar Jonan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/5).
Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (19/5), Ketua BPK menyampaikan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN Tahun 2016 di tingkat kementerian negara/lembaga mengalami peningkatan kualitas yang signifikan. Hal tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, yaitu sebanyak 74 LKKL-LK BUN (84 persen) memperoleh opini WTP dan sebanyak 8 LKKL (9 persen) memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Sedangkan yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat sebanyak 6 LKKL (7 persen).
Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Kementerian ESDM senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Keuangan, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara.
-
Kapan Lembaga Eijkman diresmikan? Wacana tersebut akhirnya terealisasi pada tahun 1992 dan laboratorium mulai beroperasi setahun setelahnya lalu diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan UGM diresmikan? Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta, Indonesia.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
Baca juga:
Menko Luhut: Pegawai yang dipecat Freeport dapat Rp 2 miliar
Jonan resmikan fasilitas kompresi lapangan gas ConocoPhillips
Maret 2018, ESDM evaluasi kampanye hemat listrik
Kampanye hemat listrik, ESDM ingin wujudkan keadilan energi
Rakyat hemat listrik setahun, ESDM bisa bikin pembangkit 2 ribu MW
ESDM kampanye irit listrik 10 persen, negara hemat Rp 1 triliun
Jonan beri penghargaan keselamatan pekerja tambang ke J Resources