Daya Beli Terganggu, Penerapan PSBB Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi
Pembatasan mobilitas orang manusia mengganggu aktivitas jual-beli. Jika pergerakan orang berkurang, ini akan berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi.
Sejumlah wilayah di Indonesia bakal menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. DKI Jakarta menjadi daerah yang pertama kali menerapkan kebijakan ini. Kemudian diikuti sejumlah wilayah di Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, penerapan PSBB ini akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Sebab sekitar 54 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
-
Kenapa KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan pertumbuhan PDB perikanan rata-rata berada di angka 4,00-5,00 persen.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kenapa target pertumbuhan ekonomi ini penting bagi Prabowo-Gibran? Target tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
"Ini yang kita antisipasi karena PDB kita 54 persen itu konsumsi rumah tangga," kata Febrio dalam diskusi virtual bertajuk 'Macroeconomic Update 2020', Jakarta, Senin, (20/4).
Febrio menuturkan, pembatasan mobilitas orang manusia mengganggu aktivitas jual-beli. Jika pergerakan orang berkurang, ini akan berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi.
Permintaan barang dan jasa ke perusahaan juga akan berpengaruh. Semisal produksi barang di perusahaan menjadi kurang, menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan aktivitas belanja sangat terkoreksi.
"Kalau itu berkurang cukup dalam, itu koreksi besar untuk pertumbuhan ekonomi," kata dia.
Pindah ke Online
Dalam kondisi ini, masyarakat kelas menengah masih tetap bisa melakukan transaksi jual beli. Mereka berpindah ke sistem belanja online lewat platform yang ada.
Namun, kondisi ini tidak berlaku bagi masyarakat kelas bawah. Mereka tidak ikut serta berpindah ke e-commerce untuk memenuhi kebutuhannya.
"Kalau masyarakat kelas bawah tidak, mereka dalam kondisi ini butuh survive," kata dia.
Untuk itu, pemerintah memberikan berbagai stimulus kepada masyarakat kelas bawah agar bisa bertahan hidup. Salah satunya lewat jaring pengaman sosial dengan membagikan kebutuhan pokok dan memperbesar sejumlah manfaat program kesejahteraan sosial.
"Nah ini bisa kurangi kesusahan masyarakat bawah," pungkasnya.
(mdk/idr)