Desa di 11 Kabupaten Belum Terima BLT Dana Desa, Terbanyak di Papua dan NTT
Masalah ini terjadi karena dua kemungkinan. Yakni, belum diterimanya informasi terkait penyediaan program BLT-DD oleh pemerintah pusat dan faktor geografis yang sulit dijangkau oleh petugas penyalur.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mencatat bahwa desa di 11 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini (16/6), masih belum menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BL-DD). Desa tersebut berada di Provinsi Papua, Papua Barat, serta Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Untuk urutan terbesar di Papua dan Papua Barat. Kemudian ada di NTT," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar saat menggelar video conference via Zoom, Selasa (16/6).
-
Kapan Devano Danendra dan Azizah Salsha mulai berteman? Devano Danendra dan Azizah Salsha telah menjalin persahabatan yang cukup lama.
-
Di mana tarian Dana Syarah berasal? Dana Syarah merupakan tarian yang aslinya berasal dari Timur Tengah.
-
Kapan Amir Hamzah ditangkap? Konon, Amir diduga sedang makan bersama dengan perwakilan Belanda saat kembali ke Sumatra. Saat itu, revolusi sosial sedang berkembang. Sebuah kelompok dari Pemuda Sosialis Indonesia menentang Feodalisme. Akhirnya masa kepemimpinan Amir pun hancur dan ia ditangkap.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
Masalah ini terjadi karena dua kemungkinan. Yakni, belum diterimanya informasi terkait penyediaan program BLT-DD oleh pemerintah pusat dan faktor geografis yang sulit dijangkau oleh petugas penyalur.
Penyaluran BLT-DD di ke sebelas kabupaten/kota tersebut akan diakumulasikan proses penyalurannya. Cara ini dilakukan guna memangkas biaya transportasi yang dianggap terlampau besar, mengingat akses wilayah yang susah di jangkau.
"Jadi ini nggak imbang antara nilai penyaluran BLT-DD dengan ongkos penyaluran. Makanya ada kebijakan mau disatukan, dan penyatuan dana ini diizinkan," tegasnya.
227 Kabupaten Sudah Salurkan 100 Persen BLT-DD
Meski begitu, pihaknya mencatat total 277 kabupaten sudah 100 persen menyalurkan BLT-DD pada tahap pertama. Sedangkan, 119 kabupaten disebutkannya sudah menyalurkan lebih dari 50 persen BLT-DD.
Untuk itu, Halim mengimbau seluruh pemerintah desa yang telah mengantongi daftar penerima manfaat bantuan dari pelaksanaan musyawarah desa khusus (Musdesus) agar segera melakukan penyaluran BLT-DD. Sebab, penanggung jawab penyaluran tetap di tangan kepala desa setempat.
(mdk/idr)