Di Oktober 2019, Berikut 5 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Pemerintah
Bank Indonesia (BI) memaparkan, per Oktober 2019, Jepang menjadi negara pemberi utang terbanyak ke pemerintah dan bank sentral Indonesia. Total utang yang diberikan sejumlah USD12,45 miliar, atau setara dengan Rp 172,67 triliun.
Bank Indonesia (BI) memaparkan, per Oktober 2019, Jepang menjadi negara pemberi utang terbanyak ke pemerintah dan bank sentral Indonesia. Total utang yang diberikan sejumlah USD12,45 miliar, atau setara dengan Rp 172,67 triliun.
Dikutip dari statistik utang luar negeri BI, pada bulan September 2019, utang Indonesia ke Jepang lebih rendah yakni sebesar USD12,52 miliar, setara dengan Rp 173,64 triliun.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa penghargaan yang diraih Bank Jatim? Kali ini, bankjatim berhasil mendapat penghargaan gold rank dalam The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.
Selain Jepang, terdapat empat negara yang juga memberikan utang luar negeri terbanyak kepada era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, yakni Jerman, Prancis, China dan Korea selatan.
Jerman menempati peringkat kedua pemberi utang terbesar di Indonesia. Utang yang diberikan sejumlah USD2,78 miliar atau Rp 38,55 triliun.
Besarannya menurun dibanding September 2019, dengan total sebesar USD2,74 miliar, setara dengan Rp38 triliun.
Setelah itu, Prancis menduduki peringkat ketiga dengan total utang sebanyak USD2,45 miliar, atau Rp 33,98 triliun.
Besaran utang itu menurun dibanding bulan sebelumnya. Pada September 2019, total utang sebesar USD2,48 miliar atau setara Rp34,39 triliun.
Selanjutnya, China menjadi negara keempat pemberi utang terbanyak ke Indonesia. Per Oktober 2019, tercatat utang Indonesia berjumlah USD1,76 miliar, setara dengan Rp24,41 triliun.
Dibanding September 2019, jumlah utang Indonesia ke China menurun, dengan total sebanyak USD 1,69 miliar atau setara dengan Rp23,44 triliun.
Negara kelima pemberi utang terbanyak ke Indonesia, dengan total utang sebanyak USD1,26 miliar atau setara dengan Rp 17,47 triliun, ialah Korea Selatan. Total di Oktober meningkat, dari sebelumnya, pada September 2019 sebesar USD 1,25 miliar atau berjumlah Rp17,33 triliun.
BI: Selama Jadi Negara Berkembang, Indonesia Butuh Modal Asing
Bank Indonesia (BI) memprediksi bahwa defisit transaksi berjalan bisa surplus saat Indonesia sudah menjadi negara maju. Sebab, saat itu dengan pendapatan per kapita yang tinggi, Indonesia bisa membiayai pembangunannya sendiri tanpa bergantung besar pada modal ataupun barang asing.
"Selama masih menjadi negara berkembang, Indonesia akan tetap membutuhkan modal asing," ujar Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Endy Dwi Tjahjono saat ditemui di Labuan Bajo, Senin (9/12).
Saat ini, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat terkait kebijakannya dalam mengatasi defisit transaksi berjalan. Di antaranya menggalakkan program biodiesel dengan target B100 bertujuan menekan impor migas, memproduksi sendiri baterai mobil listrik, dan lain sebagainya.
"Kita punya nikel besar. Kalau itu bisa berhasil maka RI akan menjadi pusat produksi baterai listrik. Ketiga tentu produksi dari mobil listriknya sendiri. Mudah-mudahan ke depan kalau bisa menjadi pusat mobil listrik itu bisa membantu," tuturnya.
Reporter Magang: Nurul Fajriyah
(mdk/bim)