Di Rapat Paripurna, DPR Soroti Defisit APBN 2020
Rapat Paripurna DPR RI digelar salah satunya membicarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Salah satu poin yang disoroti, yakni defisit anggaran.
Rapat Paripurna DPR RI digelar salah satunya membicarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Salah satu poin yang disoroti, yakni defisit anggaran.
Berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp2.233,2 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.540,4 triliun, maka defisit dalam RAPBN 2020 sebesar 1,76 persen atau sebesar Rp307,2 triliun.
-
Kapan Marco melamar Debi? Kebahagiaan kini menyelimuti hati pasangan ini, yang masih teringat akan momen lamaran romantis Marco kepada Debi di Shinjuku Gyoen National Garden, Jepang, pada Oktober 2023.
-
Kapan DPTb disusun? DPTb disusun dalam tahapan pendaftaran pemilih, dan dapat mencakup pemilih yang baru berusia 17 tahun, pemilih yang telah pindah domisili, atau pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa itu DPTb? DPTb atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah daftar pemilih yang ditambahkan setelah DPT (Daftar Pemilih Tetap) selesai disusun dalam pemilu.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Kahar Muzakir menyampaikan pendapat dari Fraksi PDIP. Dia menjelaskan, naiknya pendapatan negara menunjukkan bagaimana potensi yang baik dari sumber-sumber pendapatan negara baik pajak maupun non pajak.
Meskipun demikian, kenaikan pendapatan juga sejalan dengan kenaikan belanja negara. Adapun kenaikan belanja negara tetap lebih tinggi dari pendapatan negara yang menyebabkan adanya defisit anggaran. Hal ini, akan menjadi bahan untuk menyerang Pemerintah.
"Hal ini dapat menjadi celah untuk men-downgrade pemerintah. Turunnya pos belanja untuk subsidi energi menjadikan keresahan masyarakat di kalangan menengah ke bawah dan kalangan bawah," kata dia ketika menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi Terkait RAPBN 2020, dalam Rapat Paripurna, di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/9).
Dengan demikian, fraksi PDIP berpendapat pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik bagaimana proses dan keputusan diambil.
Sementara Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah agar belanja negara sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan daya saing SDM Indonesia.
Belanja negara juga diminta dapat mempersempit kesenjangan antara orang kaya dan miskin, melalui penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dan juga ditujukan untuk mengurangi disparitas antar wilayah.
"Terhadap defisit, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif harus diikuti dengan upaya-upaya reformasi fiskal dan perbaikan defisit keseimbangan primer melalui peningkatan kualitas belanja," tandasnya.
Baca juga:
Pemerintah Tambah Anggaran KPK jadi Rp922 Miliar di 2020
RUU APBN 2020 Dibawa ke Paripurna, Ini Catatan DPR Untuk Cukai Rokok
Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp120 Triliun di 2020, Ini Rinciannya
Daftar Anggaran Kementerian dan Lembaga yang Disetujui Komisi XI DPR
Menteri Susi: KKP Satu-satunya Kementerian yang Anggaran Turun Berkat Efisiensi
DPR Setujui Tambahan Pagu Anggaran Kemenko Maritim Rp79,25 Miliar