Didesak Ikut WFH Gara-Gara Polusi Udara, Apindo: Pabrik, Hotel Mana Bisa
Apindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
Didesak Ikut WFH Gara-Gara Polusi Udara, Apindo: Pabrik, Hotel Mana Bisa
Didesak Ikut WFH Gara-Gara Polusi Udara, Apindo: Pabrik, Hotel Mana Bisa
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bukan solusi mengatasi polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pernyataan ini merespon desakan dari sejumlah pihak untuk diberlakukannya skema WFH untuk menekan polusi di ibu kota.
- Achsanul Qosasi, Tersangka Kasus Korupsi BTS 4G Kembalikan Rp 40 Miliar ke Kejagung
- Lima Pasangan Bukan Suami Istri Tertangkap Basah Ngamar di Hotel, Tak Berkutik Digelandang Satpol PP
- Kronologi Kebakaran Hotel G2 Melawai Jaksel, Diduga dari Puntung Rokok
- Tiga Tamu Hotel G2 di Melawai Meninggal Diduga karena Kepungan Asap Kebakaran
"WFH itu kan enggak solusi dari polusi, bukan hanya WFH," kata Shinta di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).
Apalagi, lanjut Shinta, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
Semisal buruh pabrik maupun petugas di sektor perhotelan yang bersinggungan langsung dengan manusia. "Bagi kami, tidak semua jenis pekerjaan bisa WFH. Itu udah jelas. Kalau pabrik mana mungkin bisa WFH, hotel-hotel, house keeping gak mungkin," bebernya.
Oleh karena itu, Apindo meminta pemerintah untuk menggunakan yang pendekatan lebih komprehensif dalam mengatasi persoalan polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Antara lain dengan juga mempercepat transisi energi.
"Nah ini yang mungkin saya rasa tugas kita bisa mempercepat transisi energi. Karena memang energi transisi menjadi salah satu solusi untuk bisa menurunkan polusi. Jadi kita mesti lihat ada jangan pendek, menengah, dan panjang," pungkasnya.
PNS di Jakarta Kerja dari Rumah
Sebelumnya, polusi udara di wilayah DKI Jakarta tengah menjadi sorotan dunia. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir kualitas udara di Jakarta sempat menduduki rangking satu terburuk dari seluruh kota di dunia. Untuk mengatasi masalah tersebut, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) mulai September 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono."Mudah-mudahan (WFH) September ini, saya bisa langsung jalanin," kata Heru di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Rabu (16/8).
Heru menerangkan, kebijakan WFH ini akan berlaku bagi PNS/ASN
yang memiliki tugas tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Semisal bagian perencanaan pelayanan dan lainya. "Kalau jam (kerja) memang masyarakat atau pegawai yang bersentuhan masyarakat, tentunya ke kantor," jelas Heru.