Ditjen Pajak bisa intip rekening, ini kata bos LPS
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menuai banyak tanggapan dari masyarakat. Adapun, salah satu aspek yang ditekankan dalam Perppu tersebut adalah prinsip keterbukaan.
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menuai banyak tanggapan dari masyarakat. Adapun, salah satu aspek yang ditekankan dalam Perppu tersebut adalah prinsip keterbukaan.
Melalui aturan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berwenang mendapatkan akses informasi keuangan nasabah. Mulai dari rekening, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya.
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Fauzi Ichsan, menilai penetapan tersebut sebagai hal yang wajar mengingat Indonesia akan terlibat dalam program Automatic Exchange of Information (AEOI).
"Itu kan bukan sesuatu yang baru dalam dunia perbankan internasional. Ini merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi kalau kita ikut program Automatic Exchange of Information," ungkapnya di sela-sela acara buka bersama LPS, di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (8/6).
Lebih jauh, dia meminta segenap pemilik rekening bank untuk tidak perlu cemas, bila mereka merupakan wajib pajak yang taat. "Saya rasa kira kalau para penyimpan adalah wajib pajak yang baik, tentunya tidak perlu khawatir," tegasnya.
Selain itu, Ichsan menilai perubahan batas saldo yang dapat diintip Ditjen Pajak dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar justru membuat proses penentuan wajib pajak lebih mudah dan praktis.
"Kalau misalnya Rp 200 Juta akan banyak sekali rekening yang harus dipantau sementara kalau Rp 1 miliar akan lebih sedikit," pungkasnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Di mana Lodji Papak Juwangi berada? Bangunan tua itu dikenal dengan nama “Lodji Papak Juwangi” yang berlokasi di area Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Telawa, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana keadaan Lodji Papak Juwangi saat ini? Saat masuk ke dalam banyak bagian dari bangunan itu yang masih terawat. Lampu listriknya masih menyala dengan baik. Beberapa kamar telah mengalami renovasi sehingga masih layak digunakan.
Baca juga:
Indef nilai aturan intip rekening ala Jokowi belum matang
Kebijakan DJP bisa intip data nasabah dinilai tidak efektif
Ikut AEOI, menkeu curhat dalam sepucuk surat
Indef sesalkan aturan intip rekening 'obok-obok' WP dalam negeri
Sederet kekhawatiran dari aturan Ditjen Pajak intip rekening nasabah
Menko Darmin: Negara maju pajaknya didominasi orang pribadi
Pemerintah naikkan batas saldo bisa diintip DJP menjadi Rp 1 miliar