Dituding Jadi Organisasi Profit, Ketua Hipmi Beri Jawaban Begini

Dituding Jadi Organisasi Profit, Ketua Hipmi Beri Jawaban Begini

Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi baru-baru ini diseret dalam debat politik yang digelar di salah satu acara dan mendadak diberikan cap negatif. Dalam acara tersebut, Hipmi dituding merupakan organisasi profit.

Hal ini membuat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Akbar Himawan Buchari angkat suara dan membantah tudingan tersebut.

"Saya tegaskan bahwa Hipmi dari sejak didirikan di Jakarta pada 10 Juni 1972 adalah untuk menjadi wadah bagi para pengusaha muda dari seluruh Indonesia untuk berhimpun dan statusnya merupakan organisasi non-profit. Bahkan salah satu visi dan misi kami justru untuk memajukan perekonomian bangsa dan ingin terus menumbuhkan jumlah pengusaha di dalam negeri," tegas pria yang akrab disapa AHB itu di Jakarta, Selasa (5/12).

AHB menyayangkan pernyataan tersebut. Apalagi pihak yang mengutarakan statement tampak betul tidak mengenal Hipmi secara detail.

Selama ini, banyak kader Hipmi yang memberikan sumbangsihnya dan memiliki peran besar di negara ini. Di antaranya pendiri Hipmi Abdul Latief yang dua kali menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya.

Ketum BPP Hipmi Periode 1986-1989 Sharief C Soetardjo sebagai Menteri KKP 2011-2014. Ketum BPP Hipmi periode 2001-2004 Muhammad Lutfi yang menjabat Menteri Perdagangan.

Ketum BPP Hipmi periode 2005-2008 Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketum BPP Hipmi Periode 2015-2019 Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Menteri BUMN Erick Thohir juga merupakan kader Hipmi.

"Tak lupa Pak Presiden Jokowi, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Hariyadi B Sukamdani, Oesman Sapta Odang, Agung Laksono, La Nyalla Matalitti, Bambang Soesatyo, Rosan P Roeslani, Novita Dewi, Sultan Najamudin, serta Bobby Nasution yang memiliki peran penting dalam perkembangan politik demokrasi di Indonesia merupakan kader Hipmi,” urai AHB.

Semua sosok yang dia sebutkan hanya sejumlah contoh yang menunjukkan bahwa para kader Hipmi memiliki jiwa kenegaraan yang tinggi dan berkualitas yang membuat mereka tepat untuk memiliki peran penting dalam pemerintahaan hingga demokrasi di Indonesia.

"Satu hal yang saya tegaskan. Profit tidak pernah masuk dalam nilai di organisasi kami, dan perekonomian Indonesia yang justru selalu menjadi fokus kami. Tak hanya ekonomi, kami juga turut berperan aktif menjadi mitra pemerintah untuk langkah prevalensi stunting di Indonesia. Kami sebagai organisasi tidak memiliki afiliasi dengan unsur politik tertentu dan memberikan kebebasan pilihan untuk seluruh anggota HIPMI di tahun politik,” sambungnya.

"Kami dari Hipmi sadar betul bahwa hadirnya IKN menjadi upaya pemerataan ekonomi agar tidak bersifat jawasentrisme dengan wilayah Timur turut berkembang. Apalagi IKN juga menjadi cara pemerintah agar dapat lebih efisen lagi kinerjanya dalam rangka terhindar dari kemacetan seperti di Jakarta. Jadi saya sangat menyayangkan bila pembahasan IKN diwacanakan untuk dihentikan hanya demi kepentingan politik semata," ungkapnya.

AHB menambahkan, sebagai mitra strategis pemerintah, HIPMI menyaksikan langsung bagaimana Presiden Joko Widodo berupaya memastikan infrastruktur Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara maju.

Mulai dari pembangunan IKN, 42 bendungan, 2.143 km jalan tol, 5.700 km jalan nasional, dan sudah ada 8,2 juta rumah dibangun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.