Dorong Hilirisasi, Pemerintah Belajar dari Negara Maju
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan, banyak negara maju berkat melakukan hilirisasi. Mulai dari Inggris, Amerika Serikat, Finlandia hingga China menjadi negara maju berkat melakukan hilirisasi di negaranya sejak dulu.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan, banyak negara maju berkat melakukan hilirisasi. Mulai dari Inggris, Amerika Serikat, Finlandia hingga China menjadi negara maju berkat melakukan hilirisasi di negaranya sejak dulu.
"Jadi kita harus belajar sama mereka yang sudah sukses melakukan hilirisasi," kata Bahlil di kantor Kementerian Investasi, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (25/1).
-
Kapan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyampaikan pendapatnya mengenai hilirisasi? Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di The Ritz-Carlton Ballroom, Pacific Place, Jakarta, Rabu (31/1/2024).
-
Kenapa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berpesan agar hilirisasi tetap dilanjutkan? Ia pun berpesan bahwa siapapun nanti menteri investasi selanjutnya, tugasnya adalah melanjutkan kebijakan tersebut. Ia juga menegaskan agar hilirisasi jangan sampai dibubarkan.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Bagaimana Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan tentang realisasi investasi bidang hilirisasi di tahun 2023? Dia mengatakan total realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp 375,4 triliun. Menurutnya, angka ini merupakan 26,5% dari total realisasi investasi periode Januari-Desember 2023.
-
Kenapa hilirisasi dianggap sebagai solusi untuk mencapai target Indonesia Emas? “Kita menciptakan nilai tambah di sini, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik,” imbuhnya.
-
Apa yang menjadi kunci keberhasilan proyek investasi PLN di sektor kelistrikan? Kunci penting dalam keberlanjutan investasi, khususnya di sektor ketenagalistrikan adalah kontrak kerja sama. Kunci penting langkah ini, PLN bersama mitra selalu memetakan rencana kerja yang reliable dan juga mitigasi risiko, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sektor kelistrikan mampu mendorong iklim investasi yang menarik bagi para investor.
Bahlil menuturkan Inggris telah melakukan hilirisasi sejak abad ke-16. Di Amerika Serikat hilirisasi dilakukan sejak tahun 1920, dengan menerapkan pajak progresif pada impor untuk tujuan hilirisasi.
Begitu juga dengan China yang mulai melakukan hilirisasi sejak tahun 1980-an. Kala itu China memproteksi industri dalam negeri dengan mengalokasikan 90 persen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk tujuan hilirisasi.
"China Tahun 1980-an ini proteksi industri dalam negeri dengan TKDN 90 persen untuk tujuan hilirisasi," kata dia.
Pun dengan Finlandia yang menggunakan investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) untuk tujuan hilirisasi. Cara yang sama ini sedang diterapkan di Indonesia. Investasi langsung yang masuk diarahkan untuk hilirisasi produk yang dihasilkan sendiri.
Bahlil mengatakan di tahap awal, hilirisasi dilakukan untuk sektor pertambangan seperti nikel dan tembaga. Kemudian, tahun ini Pemerintah akan mulai mengarahkan hilirisasi untuk minyak dan gas seperti Dimethyl Ether (DME).
"Hilirisasi DME ini termasuk metanol, pupuk, blue ammonia," katanya.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mendorong hilirisasi dari sektor lainnya seperti pangan, perikanan dan kehutanan. Sebab hilirisasi menjadi kunci Indonesia menjadi negara maju.
Baca juga:
Menteri Bahlil: Hilirisasi Harga Mati
Tiru Kebijakan Indonesia, Zimbabwe Bakal Larang Ekspor Tambang Mentah
Di Depan Mahasiswa Harvard, Bahlil Singgung Ketidakadilan Uni Eropa Soal Hilirisasi
Di Balik Ngototnya Pemerintah Larang Ekspor Tambang Mentah Meski Digugat ke WTO
Menguji Kekuatan Pemerintah Lawan Gugatan Larangan Ekspor Tambang Mentah di WTO
Larangan Ekspor Bauksit Mentah Bisa Tambah Pendapatan Negara Rp62 Triliun