DPR anggap impor ikan pemerintah turunkan martabat negara
Lantaran, laut Indonesia sangat luas dengan potensi ikan yang melimpah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan impor ikan yang dilakukan pemerintah sangat tidak pantas dan turunkan martabat negara. Lantaran, laut Indonesia sangat luas dengan potensi ikan yang melimpah.
"Ini tidak pantas dilakukan oleh pemerintah dengan luasnya perairan Indonesia terkecuali ikan yang tidak bisa hidup di Indonesia baru boleh impor contohnya Salmon," ujarnya dalam acara diskusi Populi Center di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (18/6).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
-
Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian? Kementerian Pertanian selama ini telah berupaya untuk melakukan upaya - upaya peningkatan ekspor.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) menjamin ketertelusuran sekaligus keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya ikan konsumsi.
Menurutnya, selama ini data impor ikan selalu ditutup-tutupi. Baru kali ini pemerintah membuka impor ikan.
Kendati demikian, pada 2015, impor ikan mengalami penurunan. Saat ini hanya tercatat 2,3 persen dari total produksi ikan nasional. Namun, pemerintah masih kebobolan adanya impor ikan ilegal yang mencapai 100.000 ton.
"Untuk impor, tahun 2011 ada 431.000 ton, lalu tahun 2012 ada 337.000 ton, 2013 tercatat 353.000 ton, lalu tahun 2014 ada 307.000 ton. Sedangkan tahun 2015 ada 290.000 ton turun sekitar 2,1 persen," kata Viva.
Viva mencatat jenis impor ikan yang menjadi favorit yaitu sarden, salmon dan kepiting.
"Dari total impor ikan pada tahun ini sebesar 137.000 ton, impor ikan sarden tercatat paling banyak sebesar 19.000 ton, kepiting 4.000 ton, dan salmon sebesar 2.000 ton," pungkasnya.
(mdk/sau)