DPR heran BI minta anggaran naik 20 persen tahun depan
Padahal, tugas BI tak terlalu berat lantaran kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) heran dengan Bank Indonesia (BI) yang meminta kenaikan anggaran 2016 mencapai 20 persen. Padahal, tugas BI tak terlalu berat lantaran kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya heran terhadap ATBI tahun 2016. Tugas BI berkurang karena peran pengawasan beralih ke OJK, tetapi anggaran BI tetap naik," ujar Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun di Jakarta, Rabu (16/12).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan Komisi XI DPR berkunjung ke Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).
-
Bagaimana The Banker menilai kinerja BRI? Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2022. Adapun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet, income statement, dan capital adequacy.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
Dalam rapat kerja DPR, BI mengajukan anggaran Rp 10,3 triliun untuk tahun depan. Angka itu naik 20,12 persen dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 8,6 triliun.
Rincian ATBI 2016 itu meliputi gaji dan penghasilan lainnya Rp 3,5 triliun atau naik 7,86 persen. Selain itu, ada anggaran manajemen sumber daya manusia Rp 3,4 triliun atau naik 30,32 persen, yang disebabkan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 Revisi 2013 yang mengakibatkan beban yang dicadangkan BI meningkat Rp 667 miliar.
Dalam ATBI 2016 juga ada anggaran logistik Rp 986 miliar atau naik 18,86 persen dibandingkan tahun ini. Kenaikan itu bersumber dari pembelian perangkat dan jasa sistem informasi untuk layanan sistem pembayaran BI, serta untuk langganan dan sewa untuk listrik, air dan lainnya.
Sedangkan anggaran penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung BI dipatok Rp 680 miliar atau naik 28,89 persen. Kenaikan itu disebabkan oleh meningkatnya anggaran untuk pos manajemen organisasi Rp 102 miliar.
Selanjutnya, ada program sosial BI dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM Rp 181,7 miliar atau naik 12,51 persen, pembayaran pajak Rp 1 triliun atau naik 34,09 persen, dan cadangan anggaran Rp 491 miliar atau naik 22,36 persen.
Namun, Misbakhun menilai ATBI 2016 itu tidak menggambarkan sebuah peta jalan (roadmap) BI yang mempunyai keinginan untuk memperkuat institusi sebagai bank sentral yang terpandang di kawasan regional. Bahkan, dia mengaku kecewa dengan kinerja BI.
"Sehingga tergambar secara jelas, utuh dan komprehensif langkah-langkah BI sebagai institusi penjaga kebijakan makro prudensial," tegas dia.
Misbakhun menilai, sejauh ini BI masih terjebak pada skenario lama dan konvensional dalam penyusunan anggaran.
"Di mana kewenangan BI masih lengkap sebagai pengawas perbankan. Padahal saat ini peran pengawasan perbankan sudah beralih ke OJK dan tugas pengawasan bank ini merupakan separuh dari tugas BI," pungkas dia.
Baca juga:
Tahun depan, pemerintah turunkan anggaran perbatasan jadi Rp 14 T
Awasi dua per tiga RI, Menteri Susi harap anggaran kementerian naik
Penerapan cukai minuman pemanis bisa rugikan pendapatan negara
Jokowi setuju tunjangan PNS di 3 kementerian ini hingga Rp 26 juta
Mundurnya Sigit bisa jadi acuan penerimaan pajak tahun depan