DPR: Listrik subsidi 450-900 VA harus tetap ada untuk rakyat miskin
Masyarakat miskin saat ini kesulitan mendapatkan listrik subsidi.
Anggota DPR komisi VII Satya W. Yudha mendesak Kementerian ESDM untuk memperbaiki dan memperbaharui data masyarakat miskin yang berhak penerima subsidi listrik. Hal ini perlu dilakukan agar pemasangan sambungan listrik berdaya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA tepat sasaran.
Menurut Satya, masyarakat tergolong miskin saat ini kesulitan melakukan instalasi listrik subsidi.
-
Kenapa PSU DPD RI Sumbar dilakukan? Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) umumkan hasil Pemunguntan Suara Ulang (PSU) DPD RI daerah pemilihan Sumbar.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Kapan Kota Solo resmi dialiri listrik? Pada 12 Maret 1901, Kota Solo resmi dialiri listrik.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
"Masyarakat kita susah dapat 900 VA. Karena bukaan baru mulai di 1.300 VA. Ini jadi pertanyaan apakah sudah enggak ada subsidi buat masyarakat kecil," kata Satya dalam rapat kerja bersama Kementerian ESDM di komplek Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).
Pembaharuan data masyarakat kategori miskin seharusnya menjadi sorotan utama pemerintah. "Verifikasi data itu menjadi kunci. Tidak semata mata untuk listrik tapi juga untuk data yang lain. Supaya pendataan itu bisa jadi satu. biar pelaksanaan di lapangan itu jelas," jelasnya.
Satya meminta agar setiap kesalahan pemberian subsidi listrik diminimalisir. Program listrik nasional bagi warga tak mampu harus bisa diserap sesuai dengan kondisi lapangan.
"Saya pikir, subsidi listrik tetap harus ada. Pemasangan 450-900 VA baru juga tetap harus ada. Asalkan subsidi diterima masyarakat yang tepat. Makanya verifikasi data itu sangat penting. Agar masyarakat miskin tetap bisa nikmati listrik 450-900 VA," ujarnya.