DPR Minta Ikut Terlibat dalam Pembahasan PP Turunan Perppu Cipta Kerja
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah melibatkan dirinya dalam setiap proses pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah melibatkan dirinya dalam setiap proses pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
"Mereka berharap agar nanti pada proses penetapan PP memperluas dialog dan diskusi," Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah usai Rapat Kerja dengan Komisi IX di kompleks DPR-RI, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang dalam mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir. Nantinya, pelatihan ini akan dikerjakan selama 45 hari. Para pendatang dapat mengikuti pelatihan ini melalui website PPKD
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
Dalam rapat tertutup tersebut Ida menjelaskan tentang klaster ketenagakerjaan yang ada dalam Perppu Nomor 2 tahun 2022. Sebab di dalamnya terdapat klaster ketenagakerjaan.
Ida mengatakan DPR, Komisi IX ingin diajak diskusi sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan turunan dari Perppu. Utamanya dalam hal merancang PP tentang pengupahan dan outsourcing.
"Khusus untuk kluster ketenagakerjaan, juga dilibatkan karena perubahan Perppu itu terkait kluster ketenagakerjaan," kata dia.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut DPR akan memanggil menteri-menteri Jokowi lainnya untuk memberikan penjelasan di masing-masing kluster. Antara lain Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Setelah mendengar penjelasan dari berbagai menteri tersebut, barulah DPR akan memberikan respon secara keseluruhan. "Pada saatnya DPR akan mengundang Pemerintah untuk menjelaskan secara keseluruhan tentang Perppu," pungkasnya.
Baca juga:
Alasan Pemerintah & DPR Rapat Tertutup Bahas Klaster Tenaga Kerja Perppu Cipta Kerja
Buruh: Perppu Cipta Kerja Mengulang Rezim Upah Murah, Padahal RI Negara Kaya
Uang Pesangon Tidak Dihapus dalam Perppu Cipta Kerja, Segini Besarannya
Kemnaker: Cuti Haid dan Cuti Melahirkan Tetap Ada dalam Perppu Cipta Kerja
Pekerja Perlu Catat, Perusahaan Tak Boleh PHK Karyawan karena 10 Alasan Ini
Massa Buruh Tuntut DPR Tolak Perppu Cipta Kerja