DPR nilai belum ada urgensi pembentukan badan ekonomi kreatif

Ketua komisi XI Fadel Muhammad menilai ekonomi kreatif sebaiknya tetap berada di bawah naungan kementerian.

2015-01-27 21:31:40

Badan Ekonomi Kreatif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Badan Ekonomi Kreatif untuk lima tahun masa pemerintahannya. Jokowi memilih Triawan Munaf, ayah kandung mantan artis cilik Sherina Munaf, sebagai kepala badan ekonomi kreatif.

Namun, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadel Muhammad menilai belum ada urgensi dari pembentukan badan tersebut.

"Belum ada itu urgensinya. Apa urgensinya," ungkap Fadel di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Fadel menilai, lebih baik Jokowi tetap memberdayakan kreativitas Indonesia dalam suatu kementerian. "Lebih baik diotimalkan saja yang ada. Untuk apa bentuk badan seperti itu," tandasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) juga menyesalkan langkah Jokowi-JK yang menghilangkan ekonomi kreatif. Pasalnya, Jokowi-JK sempat berjanji bahwa ekonomi kreatif bakal menjadi salah satu fokus pemerintahannya.

"Informasi ini tentunya merisaukan dan memupuskan harapan besar adanya perhatian khusus dan komitmen kuat dari pemerintahan baru atas perkembangan industri kreatif dan MICE di Indonesia," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ekonomi Kreatif dan MICE, Budyarto Linggowiyono dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (25/10).

Dia menyesalkan rencana menghilangkan ekonomi kreatif dalam struktur kabinet mendatang. Lantaran, kata dia, hal ini dikhawatirkan menjadi bukti berubahnya 'komitmen' terhadap ekonomi kreatif yang potensinya sangat besar.

Kadin mencatat, secara umum kontribusi industri kreatif dalam perekonomian Indonesia terus meningkat. Pada 2010 nilai Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 185 triliun, jumlah ini terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 5 persen per tahun dalam kurun waktu 2010 - 2013 sehingga pada 2013 mencapai Rp 215 triliun.

Pada periode 2010 - 2013 industri kreatif rata-rata dapat menyerap tenaga kerja sekitar 10,6 persen dari total angkatan kerja nasional. Hal ini didorong oleh petumbuhan jumlah usaha di sektor industri kreatif pada periode tersebut sebesar 1 persen.

Jumlah industri kreatif pada 2013 tercatat sebanyak 5,4 juta usaha yang menyerap angkatan kerja sebanyak 12 juta jiwa serta memberikan kontribusi terhadap devisa negara sebesar Rp 119 triliun atau sebesar 5,72 persen dari total ekspor nasional.

Saat ini, ekspor karya kreatif Indonesia di tengah tahun mencapai Rp 63,1 triliun atau tumbuh sebesar 7,27 dibandingkan periode yang sama pada 2013.

"Kita harapkan, jangan sampai Kementerian Ekonomi Kreatif malah diturunkan derajatnya hanya berbentuk Badan, yang nantinya akan dianggap bidang yang kurang penting atau kalah penting dibandingkan pariwisata atau bidang lain," kata Budyarto.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/bim)

DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

DPR 6 bulan yang lalu

DPR Yakin Pemerintah Bisa Jaga Stabilitas Politik Agar Tak Ganggu Ekonomi

Stabilitas politik penting untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh

DPR 7 bulan yang lalu

DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Kejaksaan Agung 8 bulan yang lalu

DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Kejaksaan Agung 8 bulan yang lalu

DPR dan Pemerintah Sepakat Prabowo-Gibran Harus Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,6 Persen di 2025

DPR dan Pemerintah sepakat menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 di angka 5,6 persen.

Prabowo Gibran 5 bulan yang lalu

Banggar DPR Harap Target Pertumbuhan Ekonomi di Masa Prabowo-Gibran Lebih Tinggi

Said berharap dapat mencanangkan target lebih tinggi lagi supaya pencapaianya lebih baik dari periode pemerintahan sebelumnya.

Said Abdullah 4 bulan yang lalu

Ketua DPR Puan Maharani Minta Pemerintah Kendalikan Harga Beras

Puan juga meminta Pemerintah mengoptimalkan operasi pasar.

Harga Beras 5 bulan yang lalu

Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Kasus Korupsi Timah 8 bulan yang lalu

Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau

Said menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.

Banggar DPR 3 bulan yang lalu

Anggota DPR Optimis Ekonomi Tumbuh, Tapi Harus Tetap Waspada

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad optimis perekonomian nasional bisa tumbuh

ekonomi 7 bulan yang lalu

DPR Ingin Lembaga BPIP Diperkuat, Modal Utama Mempertahankan NKRI

Peran BPIP dipuji saat memaparkan kinerja di Komisi II DPR

anggota bpip 6 bulan yang lalu

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara 3 bulan yang lalu

DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

DPR 1 bulan yang lalu