LIVE

DPR nilai konflik antarmenteri tunjukkan kelemahan presiden

"Kalau menterinya masih ngotot masih banyak anak-anak bangsa yang punya kapasitas memimpin kementerian."

DPR

Presiden Joko Widodo diminta bersikap tegas terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli. Perseteruan diantaranya dinilai telah mencederai kepemimpinan kepala negara.

"Seharusnya kebijakan dikasih tahu presiden, anggota DPR yang mengkritisi. Di negara-negara demokratis seperti itu, tapi mereka mempertontonkan kelemahan presiden. Presiden harus tegas," ujar Anggota Komisi VII DPR-RI Ramson Siagian kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (3/3).

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, presiden harus melakukan reshuffle. Jika kedua menteri tersebut terus berseteru.

"kalau menterinya masih ngotot masih banyak anak-anak bangsa yang punya kapasitas memimpin kementerian. Jadi jangan dibiarkan berpolemik," katanya.

DPR, lanjut Ramson, berencana mengundang kedua menteri tersebut untuk memaparkan konsep masing-masing terkait rencana pengembangan Blok Masela.

"Kami mungkin akan mengundang menteri ESDM dan Rizal Ramli untuk memaparkan konsep mereka. Jadi tidak elok mereka berdebat," katanya.

"Soal offshore atau onshore itu memang ada argumentasi teknis sama ekonomis. Tinggal kebijakannya keputusan politik apa yang dilakukan presiden. Itu yang perlu harus tegas."

(mdk/yud)
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Jokowi
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Dewan Pertimbangan Presiden
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

RUU Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

RUU Perampasan Aset
Jelang Pelantikan Presiden Wapres Prabowo-Gibran, Gedung DPR MPR Berhiaskan Janur Kuning

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik di gedung DPR MPR RI

pelantikan prabowo
Baleg DPR Sepakati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bisa Dijabat Bergantian

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.

DPR
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

kawasan aglomerasi
Ketua DPR Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

Ucapan selamat ini diberikan Puan saat sidang bersama tahunan DPR, MPR, DPD, Jumat (16/8/2024).

Puan Maharani
Penambahan Jumlah Komisi di DPR akan Ditentukan Usai Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan pihaknya sudah merencanakan penambahan jumlah Komisi di DPR dari 11 menjadi 13.

DPR
RUU TNI, Presiden Miliki Kewenangan Tunjuk Prajurit Menempati Jabatan Sipil

Meski presiden mempunyai kewenangan, nantinya DPR disebutnya tetap akan melakukan pengawasan.

RUU TNI
Tak Dilupakan, Prabowo Ingin Pelantikan Presiden Selanjutnya Digelar di IKN

Presiden Prabowo Subianto ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 16 Agustus 2028.

Prabowo Subianto
DPR Sebut Kelanjutan Seleksi Capim KPK Tunggu Keputusan Prabowo

Menurutnya, seleksi lanjutan Capim dan Cadewas KPK masih menunggu proses di pemerintahan saat ini yang dimpimpin Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu

Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.

UU TNI