DPR: RUU pengampunan pajak mencederai keadilan sosial
Dorong pemerintah fokus revisi beleid ketentuan umum perpajakan.
Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ketimbang menyiapkan beleid untuk pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, jika diterapkan, pengampunan pajak dinilai mencederai prinsip Keadilan Sosial terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam mengungkapkan penerapan Tax Amnesty tersebut menguntungkan pengemplang pajak yang menyimpan dana di luar negeri dan tidak melaporkan kekayaannya kepada pemerintah. Jika ingin terbebas dari sanksi administrasi dan pidana perpajakan, mereka cukup membayar tarif tebusan sebesar 1-6 persen.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Bagaimana Teuku Nyak Makam meninggal? Kematian Teuku Nyak Makam terjadi akibat serangan brutal yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Belanda. Pada saat serangan terhadap kediamannya, Teuku Nyak Makam berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Ia kemudian mengalami pemancungan kepala, suatu bentuk hukuman yang sangat kejam. Tubuhnya juga mengalami penghancuran oleh para serdadu Belanda.
-
Siapa Teuku Nyak Makam? Teuku Nyak Makam merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang meninggal dalam kondisi yang tragis pada masa penjajahan Belanda.
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Kapan Pramuka resmi dibentuk? Pada 30 Juli 1961 di Istora Senayan, seluruh tokoh kepanduan di Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai hari Ikrar Gerakan Pramuka.
“Sementara di sisi lain, ada ibu-ibu yang membeli minyak goreng dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, ada karyawan yang dipotong gajinya karena Pajak Penghasilan, dan ada petani yang kena Pajak Bumi dan Bangunan. Kontribusi ini sangat besar untuk pembangunan, dibandingkan dengan para pengemplang pajak tersebut yang jumlahnya kurang dari 1 persen tapi menguasai 50 persen lebih kekayaan Indonesia. Ini mencederai Keadilan Sosial,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, kemarin.
Atas dasar itu, menurut Ecky, pemerintah lebih baik fokus merevisi beleid terkait ketentuan umum perpajakan. Ini agar pemerintah lebih mempersiapkan reformasi struktural perpajakan sebelum era pertukaran informasi keuangan dimulai pada akhir 2017.
“Jadi, tidak usah khawatir tidak akan mendapatkan dana itu. Sebab, investasi akan datang kalau Indonesia memperbaiki regulasi perpajakan juga infrastruktur kelistrikan, jalan, dan sebagainya."
Baca juga:
Tax amnesty tak ada kaitan dengan pengampunan kejahatan pidana
Tax Amnesty berlaku, OJK bakal naikkan batas modal minimum bank
Menkeu: Pengampunan pajak tak lihat sumber dana halal atau haram
Tampung dana pulang kampung, BEI usul tiga instrumen investasi
Dinilai banyak manfaat, Jaksa Agung dukung Tax Amnesty
Hati-hati maksud terselubung di balik RUU pengampunan pajak