DPR Sebut Investasi RI Kalah Akibat Penyerapan Dana Desa Tak Optimal
Anggota Badan Anggaran DPR RI Yanuar Prihatin menyinggung masalah investasi di Indonesia yang kalah dibandingkan negara tetangga. Menurutnya, salah satu penyebabnya yakni karena kualitas aparatur desa tidak mumpuni sehingga dana desa tidak terserap secara optimal.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Yanuar Prihatin menyinggung masalah investasi di Indonesia yang kalah dibandingkan negara tetangga. Menurutnya, salah satu penyebabnya yakni karena kualitas aparatur desa tidak mumpuni sehingga dana desa tidak terserap secara optimal.
"Kalau mau narik lebih jauh kenapa potensi investasi di negara-negara sebelah tidak bisa kita manfaatkan bukan karena para pengusaha kita, tapi karena soft skill untuk tumbuh di sana tidak punya. Kemampuan kita merebut akses, merebut peluang juga sebagian karena soft skill-nya tidak ada," katanya dalam rapat di Ruang Banggar, DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang menjadi kunci keberhasilan proyek investasi PLN di sektor kelistrikan? Kunci penting dalam keberlanjutan investasi, khususnya di sektor ketenagalistrikan adalah kontrak kerja sama. Kunci penting langkah ini, PLN bersama mitra selalu memetakan rencana kerja yang reliable dan juga mitigasi risiko, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sektor kelistrikan mampu mendorong iklim investasi yang menarik bagi para investor.
-
Bagaimana DPR RI berusaha menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara? Puteri menilai tantangan global yang semakin kompleks memerlukan pemahaman dan kolaborasi secara kolektif baik antar Anggota AIPA maupun Parlemen Tiongkok. "Kini dunia dihadapkan berbagai tantangan secara multidimensi. Mulai dari persaingan kekuatan global, ketegangan geopolitik, konflik kemanusiaan, pelemahan ekonomi, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim. Untuk itu, kita harus menciptakan situasi yang kondusif melalui kerja sama yang mengedepankan kesetaraan dan saling hormat, sesuai implementasi Treaty of Amity and Cooperation (TAC)," tutur Puteri.
-
Mengapa DPR mendukung pengembangan Atase Kepolisian untuk membantu PMI? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
Anggota Fraksi PKB ini menilai selama ini aparatur desa hanya dibekali oleh hard skill yaitu keterampilan teknikal, dan administratif. Sementara soft skill yang sebenarnya juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas desa justru kurang diperhatikan.
Menurutnya, percuma apabila dana desa yang disalurkan bernilai besar jika perangkat desanya tidak bisa memanfaatkan secara optimal.
"Dana dibesarkan tetapi kita abai dengan kualitas manusianya karena dana sebesar apapun akan berakhir selesai tanpa di-backup oleh manusia. Tapi kalau manusianya oke, dikasih duit 1 perak, tahun depan sudah bertumbuh Rp1 juta-Rp 2 juta," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-JK melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 5 triliun hingga akhir Februari 2019. Angka tersebut sekitar 7,14 persen dari total pagu anggaran dana desa dalam APBN sebesar Rp 70,00 triliun tahun ini.
"Hingga akhir Februari 2019, realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD telah mencapai Rp 5,00 triliun, atau 7,14 persen dari pagu alokasinya," demikian dikutip Apbn Kita, Jakarta, Selasa (19/3).
Realisasi tersebut sedikit lebih rendah Rp 0,23 triliun jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp5,23 triliun atau 8,71 persen dari pagu alokasi.
Lebih rendahnya realisasi penyaluran dana desa disebabkan karena belum dipenuhinya persyaratan penyaluran dana desa tahap I oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan PMK Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Baca juga:
Terbukti Korupsi Dana Desa dan Buat SPJ Fiktif, Kades Dituntut 4 tahun Penjara
Pemerintah Jokowi Klaim Entaskan 5000 Desa Tertinggal Sejak 2014, Target Tersisa 9000
Dana Desa untuk bangun lapangan sepak bola, Desa di Bali Jadi Lirikan Dunia
Bertemu Mendagri, Airin Harap Dana Kelurahan Naik
Strategi Jokowi Cegah Penyelewengan Dana Desa
Di Depan Para Kepala Desa, Jokowi Janji Terus Tambah Dana Desa