DPR Soal Konversi Kompor Listrik: Jangan Tambah Beban Masyarakat Miskin
Menurutnya jika sasaran utama pemerintah mengurangi subsidi impor LPG, maka masyarakat miskin yang jadi target program. Hanya saja dia menilai target sasarannya kurang tepat.
Wacana migrasi kompor listrik dari kompor gas elpiji menuai pro dan kontra. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto pun mempertanyakan tujuan yang ingin dicapai dalam program ini.
"Jadi ini programs sasarannya siapa? Apa yang mau disasar dari program ini," ungkap Sugeng saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Kapan Kota Solo resmi dialiri listrik? Pada 12 Maret 1901, Kota Solo resmi dialiri listrik.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
Menurutnya jika sasaran utama pemerintah mengurangi subsidi impor LPG, maka masyarakat miskin yang jadi target program. Hanya saja dia menilai target sasarannya kurang tepat.
Sugeng khawatir program ini malah bisa merugikan masyarakat miskin karena bebannya bertambah. Mereka yang selama ini menikmati subsidi dari gas elpiji harus beralih ke kompor listrik dengan menaikkan daya.
Kalaupun menaikkan daya listrik gratis, masalah muncul selanjutnya biaya untuk tagihan atau token listrik. Sehingga seharusnya pemerintah memberikan subsidi listrik kepada masyarakat miskin.
"Makanya kalau ada program ini harusnya tidak boleh membebankan masyarakat miskin. Dari penambahan daya atau ketika dipakai kompor listriknya," kata dia.
Dia menambahkan konsumsi gas LPG saat ini juga sudah dikurangi dengan penjualan gas di atas 3 kg yang sudah tanpa subsidi. "Masyarakat kalangan atas juga sudah pakai LPG yang sesuai dengan harga keekonomiannya," kata dia.
Baca juga:
Sudah Pakai Kompor Listrik, Masyarakat Diimbau Tak Pakai Kompor Gas
Wacana Migrasi Kompor Listrik, Pemerintah Diingatkan Soal Pemerataan Listrik Daerah
Sasaran Kompor Listrik Diusulkan untuk Sektor Industri Atau Masyarakat Mampu
Subsidi Elpiji Bengkak, Industri Lokal Siap Produksi Kompor Listrik
15,3 Juta Kompor Listrik Bakal Disuplai Industri Dalam Negeri Hingga 2025
Kompor Listrik 2 Tungku Butuh Daya Hingga 2.800 Watt