Bos pajak dukung 1.000 persen dan siap jalankan tax amnesty
"Seperti IT, form (formulir) untuk wajib pajak, sarana dan prasarana untuk mendukung IT sudah siap."
Pemerintah bersama DPR RI masih membahas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Pembahasan tidak kunjung rampung lantaran masih ada hal-hal yang perlu disepakati, salah satunya adalah perihal besaran tarif yang akan diberlakukan.
Meski masih terus dibahas, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan saat kebijakan tersebut resmi diberlakukan.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana pemerintah membantu perbaikan ekonomi nelayan di Tarakan? Dia menambahkan, selain perlindungan sosial, mereka juga mendapatkan beragam kegiatan yang menjadi langkah perbaikan ekonomi nelayan. Program- tersebut sesuai dengan Undang Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugeastiadi mengatakan Dirjen pajak sudah siap dalam hal sarana dan prasarana, sistem teknologi informasi, serta sumber daya manusia (SDM).
"Hal-hal positif yang mendukung tax amnesty. Seperti IT, form (formulir) untuk wajib pajak, sarana dan prasarana untuk mendukung IT sudah siap. Bahkan orang-orangnya sudah dilatih," papar Ken di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (10/6).
Ken melihat banyak pihak yang masih meragukan dukungan Ditjen Pajak dalam pelaksanaan Tax Amnesty. Ken menegaskan bahwa lembaganya mendukung penuh pelaksanaan Pengampunan Pajak.
"Banyak pendapat para pihak yang mempertanyakan saya dan Ditjen Pajak dukung nggak Tax Amnesty. Kami bahkan mendukung 1.000 persen," tutur Ken.
Baca juga:
RUU Pengampunan Pajak gantung, APBN-P 2016 bisa deadlock
Ketua DPR minta RUU Tax Amnesty tak dicampur kepentingan politik
Intip data kartu kredit dibanjiri keluhan, ini kata Ditjen Pajak
Menkeu rayu DPR loloskan RUU Tax Amnesty tutupi shortfall pajak 2016
Menkeu Bambang beberkan 3 strategi kejar pendapatan pajak
Menkeu: Tanpa tax amnesty, pemangkasan anggaran capai Rp 250 triliun
DPR sebut pemerintah Jokowi terlalu pede andalkan tax amnesty