Dukung swasembada garam, Menteri ATR serahkan 225 hektare lahan ke PT Garam
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan, penyediaan tahan untuk industri garam menjadi prioritas untuk mendukung percepatan swasembada garam nasional. Lahan yang diberikan, merupakan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan 225 hektare tanah bersertifikat milik pemerintah kepada PT Garam (Persero) yang berlokasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanah tersebut rencananya akan dikelola menjadi lahan industri garam.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan, penyediaan tahan untuk industri garam menjadi prioritas untuk mendukung percepatan swasembada garam nasional. Lahan yang diberikan, merupakan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Bagaimana Kementan mendukung food estate Keerom? Kementan dalam food estate ini akan menyiapkan 20 unit traktor, cultivator, planter jagung, serta saprotan pupuk, benih unggul dan bahan kimia pengendali hama. Intinya kita siap melaksanakan arahan Bapak Presiden".
-
Bagaimana Kementan mewujudkan swasembada pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Kenapa Komisi IV DPR RI sepakat untuk melanjutkan program Food Estate? Dari hasil diskusi itu kami mendapat informasi dari petani langsung juga dari kepala daerah baik dari Gubernur KalTeng yg diwakili WaGub Edy dan juga Bupati Pulang Pisau bahwa food estate ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat khususnya petani. Meski masih ada beberapa hal yang harus dibenahi terutama terkait tata kelola air atau infrastruktur irigasi/drainase, tetapi kami melihat program ini sangat layak dilanjutkan, dan kami tentu akan mengupayakan ada anggaran bantuan lagi dari pusat di tahun 2024 nanti," ungkap Djarot.
"Lahan tersebut sudah melalui kajian teknis dan yuridis yang menyatakan bahwa lahan tersebut sangat cocok dimanfaatkan untuk kawasan ladang garam di wilayah timur Indonesia," ujar Sofyan di Kantornya, Jakarta, Selasa (14/11).
Direktur Utama PT Garam (Persero), Budi Sasongko mengatakan, pihaknya saat ini telah memiliki lahan sebanyak 525 hektare siap kelola, tanah tersebut berasal dari pemerintah sebesar 225 hektare dan 300 hektare lahan yang telah ada sebelumnya. Ke depan, tanah ini diharapkan mampu menekan laju impor garam.
"300 hektare ditambah 225 hektare, identik dengan 525 hektare. 525 hektare ini lah paling tidak kita bisa memberikan produksi output untuk empat tahun ke depan. Minimal 50.000 ton dalam upaya untuk menekan laju importasi untuk garam," ujar Budi.
Budi mengatakan masih ada sekitar 5.000 hektare lahan diberbagai daerah di Indonesia berpotensi dimanfaatkan menjadi lahan industri garam. Sebagian besar lahan tersebut berada di kawasan Indonesia bagian timur.
"Dari kementerian ATR itu, ada di NTT, NTB dan Makassar. Kalau pantura sudah disampaikan Pak Menteri tadi, akan sulit mengembangkan lagi, apalagi Madura sudah maksimal pengembangannya kecuali untuk revitalisasi," jelasnya.
"Jadi kalau didata lagi, lebih dari 5.000 hektare yang bisa diberikan kepada kami sebagai pengelola on farm yang termasuk di Nagekeo (NTT), di Malaka ada sebagian, mudah mudahan ke depan diberikan kepada kami lagi," tambahnya.
Budi menambahkan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menggandeng investor asing dalam pengelolaan lahan lahan tersebut. Hal itu akan disesuaikan dengan kebutuhan teknologi yang diperlukan oleh perusahaan.
"Kalau investor kita tidak menutup kemungkinan, siapapun yang mau masuk kerjasama. Tapi kalau bisa dalam negeri diutamakan. Memang banyak yang mau kerjasama dengan PT Garam dari asing, ada Korea, Taiwan, pernah juga Jepang menawarkan dengan teknologi baru. Nanti kita lihat lah ke depan," tandasnya.
Baca juga:
PT Garam bangun dua pabrik di Gresik dan Sumenep dengan total biaya Rp 77 miliar
Menko Luhut: Arahan Presiden Jokowi, RI bisa swasembada garam di 2020
Cara Menko Luhut agar Indonesia tak impor garam lagi di 2020
Petani garam keluhkan harga garam anjlok drastis
Menko Luhut: Kelangkaan garam terjadi karena aturan selama ini tidak jelas