Ekonom: Presiden Jokowi harus bedakan kepentingan negara dan bisnis

Kehadiran pemerintah dalam kerja sama swasta membuat penilaian menjadi abu-abu antara kepentingan negara dengan bisnis.

2015-02-10 15:03:59

Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PM Malaysia Najib Razak saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Adiperkasa Cipta Lestari milik mantan Kepala BIN Hendropriyono dengan perusahaan pabrikan mobil asal Malaysia, Proton, menuai pro dan kontra. Terlebih sempat beredar kabar yang menyebutkan bahwa kerja sama ini cikal bakal proyek mobil nasional.

Pemerintah membantah soal kabar itu. Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin kompak menyebut bahwa kerja sama itu murni bisnis dan pemerintah tidak ikut-ikutan dalam perjanjian itu.

Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto ikut menanggapi polemik soal kerja sama dengan Proton dan kabar proyek mobil nasional. Dalam pandangannya, pro kontra muncul karena kehadiran pemerintah dalam perjanjian itu.

"Siapapun pemerintah atau lembaga harus bisa memilah domain negara dan swasta," ujar Ryan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/2).

Ryan tak memungkiri, kehadiran pemerintah dalam kerja sama swasta membuat penilaian menjadi abu-abu antara kepentingan negara dengan bisnis. "Kita para ekonom juga bingung itu urusan negara atau bisnis," ungkapnya.

Ryan berharap, ke depannya Pemerintahan Jokowi membedakan urusan negara atau hanya sekadar bisnis. "Tolonglah diberi garis batasannya yang jelas," tegas Ryan.

(mdk/noe)