LIVE

FITRA sebut bahasan RAPBN-P 2016 rawan dimanfaatkan koruptor

Pembahasan RAPBN-P dinilai sangat tergesa-gesa.

DPR

Draf nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam beberapa minggu kedepan DPR bersama Pemerintah akan melakukan pembahasan APBN-P 2016

Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi menilai, pembahasan RAPBN-P sangat tergesa-gesa. Hal ini membuat celah publik untuk melakukan pengawasan penyusunan APBNP menjadi sulit.

Orang lain juga bertanya?

"Karena masuknya singkat, bahkan pembahasannya kurang dari sebulan. Sebelum Ramadan selesai juga sudah tuntas pembahasan UU APBNP 2016," ujar Widadi dalam konferensi pers di kantor FITRA, Jakarta, Minggu (5/6).

Pembahasan yang singkat tersebut, lanjut Widadi, akan membuat celah bagi koruptor untuk menjadikan pembahasan RAPBN-P sebagai momen transaksional. Hal ini dinilai menjadi kelalaian pemerintah terhadap pengawasan penyusunan APBN-P 2016.

"Kalau di RAPBN-P itu biasanya muncul anggaran yang tiba-tiba muncul dan akan menjadi masalah. Dulu contohnya kasus Nazarudin, itu masuknya dalam RAPBNP," pungkas dia.

Baca juga:
Target penciptaan wirausaha baru terancam karena kebijakan Jokowi
Ikuti perintah Jokowi, ESDM potong anggaran perjalanan dinas
Jokowi pangkas anggaran KemenPU-Pera Rp 8 T & Kemendikbud Rp 6,5 T
Jokowi terbitkan aturan pemotongan anggaran kementerian
Anggaran dipotong, Kepala BIG sebut tak pengaruhi pemetaan wilayah
Menteri Rini tak khawatir anggaran BUMN dipangkas
Jokowi: Saya tak mau perencanaan & anggaran seperti tradisi lama

(mdk/sau)
Alasan Rapat Paripurna, Mbak Ita Absen Panggilan Penyidik KPK

Pemeriksaan Mbak Ita dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.

wali kota semarang hevearita gunaryanti rahayu
Terbukti Korupsi Dana Hibah Rp3,5 M, Eks Ketua KONI Sumsel Divonis 1 Tahun Penjara

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Korupsi
Penanganan Perkara Korupsi BUMD Riau Rp40 Miliar Naik Tahap Penyidikan

Korupsi pada BUMD Riau tersebut bersumber dari operasional pada blok migas.

kasus korupsi
Penanganan Perkara Korupsi BUMD Riau Rp40 Miliar Naik Tahap Penyidikan

Korupsi pada BUMD Riau tersebut bersumber dari operasional pada blok migas.

kasus korupsi
Kejari Temukan Indikasi Korupsi Penyaluran Dana Hibah KONI Mataram

Jaksa tercatat telah meminta klarifikasi sejumlah pihak terkait.

korupsi dana hibah
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Bea Cukai
Kepala Baguna PDIP jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Truk Basarnas, Negara Rugi Rp20,4 M

Kepala Baguna PDIP terlibat korupsi pengadaan truk di Basarnas RI tahun anggaran 2012-2018.

KPK
Baleg DPR RI Sepakat RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU di Rapur Terdekat

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menpan RB Azwar Anas.

Watimpres
Penemuan Petunjuk Penting Ini jadi Modal Polisi Bongkar Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Karo

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka yakni RAS dan YST dalam kasus kebakaran rumah wartawan Rico Sempurna di Karo.

Rumah Wartawan Terbakar
Terbukti Korupsi Sebesar Rp429 Triliun, Konglomerat Ini Malah Minta Pengampunan dari Negara

Konglomerat yang merupakan pengusaha properti ini divonis hukuman mati, tapi meminta keringanan hukuman.

vietnam
Capim KPK Fitroh Rohcahyanto Nilai Penggunaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Sangat Rawan

Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menilai penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor harus hati-hati.

capim kpk
Rincian Upeti Rp44,5 Miliar Diterima SYL Hasil Peras Anak Buah di Kementan

Dari sejumlah uang tersebut ada yang mengalir untuk keperluan pribadi SYL, keluarga dan ke Partai NasDem.

Syahrul Yasin Limpo
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan oleh BUMD Sarana Jaya di Rorotan, 10 Orang Ini Dilarang ke Luar Negeri

Pengadaan lahan tersebut berada di kawasan Rorotan, Jakarta Utara.

Korupsi Pengadaan Lahan