Freeport jadi IUPK, Sri Mulyani incar penerimaan negara lebih besar
Dengan diubahnya izin usaha PT Freeport, maka penerimaan negara secara agregat akan lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini. Hal ini didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport.
Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2017. Dalam perundingan tersebut, telah disepakati beberapa hal, salah satunya mengenai izin usaha PT Freeport di Indonesia.
Kesepakatannya, landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Kapan Srimi diluncurkan? Inovasi Srimi yang di-launching pada 17 Desember 2023 itu merupakan dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY sejak tahun 2021.
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, nantinya dalam IUPK ini akan diatur beberapa hal, salah satunya mengenai penerimaan negara.
"Selama ini perundingan dengan PT Freeport Indonesia tidak mudah. Namun yang penting adalah apa proyeksi dari operasi ini sampai tahun 2031-2041. Berapa jumlah investasi yang dilakukan dan bagaimana revenue yang diperoleh dari operasi sampai 2041," kata Sri Mulyani di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8).
Dia menambahkan, dengan diubahnya izin usaha PT Freeport, maka penerimaan negara secara agregat akan lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini. Hal ini didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport.
"Salah satu kesepakatannya, mengenai jaminan bahwa penerimaan negara dari operasi PT Freeport harus lebih besar dari apa yang selama ini diterima oleh Kontrak Karya. Karena operasi PT Freeport menghasilkan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun penerimaan negara bukan pajak dan dari sisi perpajakan lainnya," imbuhnya.
Nantinya, bentuk penerimaan negara dari operasi PT Freeport akan dimasukkan dalam IUPK huruf M dan O. Meski begitu, poin-poin mengenai penerimaan negara ini tak hanya berlaku untuk PT Freeport, melainkan untuk seluruh usaha minerba di Indonesia.
"Nanti akan dijelaskan mengenai apa kewajiban dari PT Freeport dalam memenuhi kewajiban untuk menyetorkan penerimaan negara baik dalam bentuk royalti, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB, pajak daerah, dan dalam bentuk sharing revenue antara pusat dan daerah," pungkas Sri Mulyani.
Baca juga:
Isi kesepakatan pemerintah dengan Freeport, termasuk perpanjang kontrak hingga 2041
Pemerintah dan Freeport sepakat divestasi saham sebesar 51 persen
Besok, Menteri Jonan umumkan hasil keputusan divestasi saham Freeport
Pemerintah dan Freeport masih belum sependapat soal pajak
Kredit macet karyawan Freeport di BRI menggunung, tembus Rp 15,9 miliar