Gandeng BPH Migas, DPD ingin gunakan dana desa bangun SPBU Mini di daerah
"Bikin agen penyalur setiap desa minimal satu itu bersama BPH Migas, karena ada UU-nya di mana tempat-tempat tertentu BPH Migas bisa membuka izin-izin itu untuk membantu rakyat daerah."
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang mendukung program sub penyalur BBM satu harga yang saat ini sedang digarap oleh Badan Pengatur Hilir (BHP) Migas. DPD katanya akan ikut mendukung program ini dengan membangun agen penyalur. DPD akan menggandeng BPH Migas dan Kementerian Desa.
"Bikin agen penyalur setiap desa minimal satu itu bersama BPH Migas, karena ada UU-nya di mana tempat-tempat tertentu BPH Migas bisa membuka izin-izin itu untuk membantu rakyat daerah," ungkapnya dalam pertemuan dengan BPH Migas di Kantor DPD, Jakarta, Senin (26/2).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Mengapa harga beras di Jakarta naik? Harga beras kualitas premium mengalami kenaikan menjadi Rp16.700 per kilogram dari kemarin Rp16.570.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
"Kalau ini jadi program. Komite II (DPD) akan kerja sama dengan BPH migas mengembangkan sistem ini," lanjut dia.
Nantinya, investasi sub penyalur tersebut dapat di ambil dari alokasi dana desa. Hal ini juga menjadi salah satu cara mengawal penggunaan dana desa yang tepat sasaran. Selain itu, kata dia, program '1 desa 1 sub penyalur memberikan keuntungan tambahan masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja.
"Membangun lapangan kerja baru. Harga lebih murah. Kalau mereka (masyarakat) dapat dengan harga mahal, mereka ribut," ujarnya.
Dalam pandangan Osso, masalah di daerah itu masih dua yakni beras dan BBM. Kalau ini bisa kita atasi, maka akan menurunkan biaya pengeluaran rumah tangga. Sebab, masyarakat di desa saat ini harus menempuh jarak 20 Km untuk menemukan SPBU.
Program ini diharapkan dapat segera berjalan terutama di daerah-daerah terpencil. "Segera, kita bikin perjanjiannya dulu gimana nanti lagi diatur dengan BPH migas dengan komite 2, terserah perbatasan juga," tegas Osso.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Ibnu Fajar mengatakan rencana DPD tersebut sejalan dengan upaya BPH untuk menyalurkan BBM ke daerah terpencil.
"Ada 150 daerah tertinggal yang itu fokus kami. Karena perekonomian di daerah itu bisa tumbuh kalau ada energi di situ. Kalau energi tidak ada itu sulit untuk tumbuh," kata dia.
Diharapkan dengan program ini jumlah sub penyalur BBM satu harga terus meningkat. "Sehingga target dalam 1 tahun 1.000 SPBU mini atau sub penyalur bisa terbangun," tandasnya.
Baca juga:
Jumlah SPBU belum mencukupi, BPH Migas siapkan sub penyalur BBM satu harga
Pemerintah naikkan target distribusi BBM satu harga di 2018 menjadi 73 titik
2018, pemerintah targetkan distribusi BBM satu harga di 54 titik
Pemerintah sambut jika SPBU Vivo ingin gabung program BBM Satu Harga
Jonan sebut BBM Satu Harga satu-satunya program strategis ESDM yang tercapai di 2017