Gandeng Kemenhub, BTN incar 15.000 PNS jadi nasabah KPR
Adanya kerja sama dengan Kemenhub akan menambah aset BTN, utamanya dari sisi pembiayaan.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan kerja sama tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan. Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama BTN, Maryono dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo di Kantor Kementerian Perhubungan.
Maryono mengatakan, dari kesepakatan kerja sama itu BTN menyasar pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan yang belum memiliki fasilitas perumahan melalui layanan kredit pemilikan rumah (KPR).
"Di sini ada 31.000 karyawan, kita targetkan menyasar pada pegawai yang belum punya rumah sekitar 50 persennya, 15.000 ini cukup besar karena kita kejar PNS, belum termasuk mitra Kemenhub," kata Maryono di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (21/3).
Diakui Maryono, adanya kerja sama dengan Kemenhub akan menambah aset BTN, utamanya dari sisi pembiayaan. Selain itu juga akan ada penambahan nasabah dan kontribusi terhadap laba perseroan.
"Kalau peningkatan laba enggak banyak karena laba kita cukup besar. Ini bagian kecil dari pada bisnis produk kami. Kalau tadi target 15.000, target kita seluruhnya 570.000," ucap Maryono.
Baca juga:
Ikuti BI Rate, BTN janji bunga KPR tahun ini di bawah 10 persen
Bos BTN tak pusingkan isu terpilih jadi calon dirut Bank Mandiri
Bos BTN sebut realisasi program sejuta rumah capai 700 ribu unit
Ambisi BTN jadi 50 besar perusahaan terbaik di ASEAN tahun ini
BTN buka peluang bagi masyarakat untuk bisnis properti syariah
BTN luncurkan portal properti, mudahkan pengajuan kredit rumah
BTN tawarkan KPR berbunga 6,6 persen di Indonesia Property Expo 2016
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa isi dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KKP? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara