Harap-harap cemas menunggu tuah pemilu buat ekonomi Indonesia

Penghentian stimulus oleh The Fed disinyalir membuat investor bakal melarikan dananya kembali ke Amerika.

2014-01-01 11:45:00

Bank Dunia memberi vonis cukup menyesakkan bagi pemerintah Indonesia. Perekonomian tahun depan diprediksi bakal melambat. Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan tumbuh 5,3 persen, lebih rendah dibandingkan capaian 2013 sebesar 5,6 persen.

Walau baru sebatas prediksi, namun perkiraan itu menyesakkan pemerintah, sebab selama semester II tahun ini, beberapa masalah bertubi-tubi menghantam perekonomian nasional. Di antaranya pelemahan nilai tukar Rupiah, kini sudah melampaui Rp 12.000 per USD, defisit neraca pembayaran, sampai dengan inflasi yang sempat menggila selama Agustus-September lalu.

Muara semua masalah itu adalah rencana Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) menarik stimulus di pasar keuangan atau lazim disebut tappering off pada Januari 2014.

Imbas dari kebijakan itu, pasar keuangan Indonesia akan sulit mencari dana murah, sebab investor diramalkan kembali beralih menanamkan modal di negara-negara maju.

UBS Investment Research menghitung, ketika modal asing sulit mengucur ke Tanah Air, maka skenario terburuk pertumbuhan ekonomi hanya 5,2 persen, dan kondisi itu bisa berlanjut hingga 2015.

Sektor riil juga diramalkan tergerus. Salah satunya properti, disebabkan mulai efektifnya aturan Bank Indonesia terkait batas minimal uang muka (Loan to Value ratio).

"Tahun depan pasokan rumah diproyeksikan akan meningkat secara lambat yang tumbuh 3 persen menjadi 327.404 unit," kata Kepala Riset Cushman & Wakefield Arief Rahardjo.

Senyampang potensi hambatan terhampar, Indonesia justru menghadapi momen menentukan, yakni digelarnya pemilihan umum legislatif dan eksekutif.

Pengamat ekonomi percaya investor asing terutama akan menunggu terlebih dulu siapa presiden bakal terpilih tahun depan.

Di sela-sela pesimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional tahun depan, sebagian pihak justru masih memendam optimisme. Pemilu malah dianggap daya ungkit menentukan yang bisa berpengaruh positif kepada perekonomian.

Anggota Pusat Penelitian (P2) Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Maxensius Tri Sambodo menjelaskan konsumsi domestik jelang pemilu masih menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan.

"Kita masih optimis di atas 5,5 persen bisa kita capai, bahkan mungkin mendekati 6 persen. Kita harapkan konsumsi domestik kita dari belanja pemilu," kata Maxensius di Gedung LIPI, Jakarta, pertengahan bulan ini.

Alasannya sederhana, ketika pemilu, partai politik maupun calon anggota legislatif akan rajin berkampanye. Maxensius optimis, rangkaian aktivitas mulai April sampai Juli dengan pengandaian pemilu berjalan satu putaran, bisa memutar uang di masyarakat, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi.

"Menjelang pemilu itu orang spending banyak ya, bikin kaos, bikin sablon, kertas, multiplier effect nya banyak dari persiapan logistik pemilu dan itu bisa menjadi andalan kita," ujarnya.

Menteri Keuangan Chatib Basri beberapa bulan lalu sudah mengingatkan adanya peluang pertumbuhan ekonomi ketika pemilu digelar. Berkaca pada perhelatan politik 2004 dan 2009, kampanye parpol dan sebagainya, justru membuat konsumsi dalam negeri meningkat.

"Mereka akan membeli makanan, spanduk dan macam-macam, sehingga dari perkiraan 6,3 persen itu, kita perkirakan (andil) konsumsinya dari 4,9 persen menjadi 5 persen," kata Chatib di kantornya.

Bank Indonesia pun sudah menghitung peluang dorongan pemilu terhadap ekonomi nasional. Diperkirakan, pesta demokrasi bisa menyumbang pertumbuhan 0,2-0,3 persen.

"Biasanya pada tahun pemilu itu pertumbuhan ekonomi Indonesia bertambah," kata Gubernur BI Agus Martowardojo bulan lalu.

Tapi sebagian pejabat pemerintah mengingatkan bahwa momen selepas pemilu tetap menentukan. Indonesia, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, masih butuh investasi asing.

Jangan sampai presiden terpilih mengambil kebijakan radikal, sehingga mengganggu stabilitas penanaman modal di Indonesia.

"Kita tidak hidup sendiri. Saya yakin politikus kita mau tidak mau harus memikirkan kondisi ekonomi selepas mereka terpilih," kata Mahendra.

Maxensius pun senada, mengingatkan bahwa skenario optimis LIPI bisa rusak jika stabilitas politik tidak dijaga oleh pemerintahan baru. Presiden mendatang harus ingat, bahwa tantangan di bidang ekonomi adalah salah satu yang harus diurus, karena ada potensi perlambatan.

"Selanjutnya, tergantung siapa yang memimpin. Syaratnya itu suasana kondusif," tandasnya.

(mdk/bim)