Harga BBM Naik, Pemerintah Pilih Utang untuk Selesaikan Proyek Konstruksi
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S Atmawidjaja mengatakan sejumlah ongkos proyek seperti material pun alami lonjakan.
Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) turut berdampak pada penyelesaian proyek infrastruktur nasional. Pasalnya, harga solar industri untuk proyek infrastruktur pemerintah yang telah dikontrak kini mencapai Rp18.000 - Rp20.000 per liter.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S Atmawidjaja mengatakan sejumlah ongkos proyek seperti material pun alami lonjakan.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Kapan harga emas Antam naik? Harga emas Antam mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per gram pada Jumat (5/7/2024) pagi.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Apa penghargaan yang diraih oleh BRI? Berkomitmen tinggi pada penerapan keuangan berkelanjutan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) Award 2023 yang diselenggarakan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI).
"Sekarang semua barang-barang naik. Bukan hanya BBM saja, tapi juga material mulai dari besi baja itu naik. Saya kira perlu ada kebijakan khusus di level pemerintah," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Salah satu opsi agar pengerjaan infrastruktur terus berjalan, pemerintah bakal menyesuaikan paket kontrak tahun jamak (multiyears contract/MYC) untuk suatu proyek.
Dalam hal ini, Endra menerangkan, Kementerian PUPR lebih memilih untuk berutang kepada pihak kontraktor agar proses pengerjaan yang telah terkontrak di 2022 ini bisa tetap diselesaikan.
"Kita tidak ingin menunda, tapi kita bisa saja membayarnya di 2023. Jadi di tahun ini kita selesaikan, kita bayarkannya di 2023. Kita tetap selesaikan, tapi kalau ada eskalasinya (biaya proyek) kita selesaikannya di tahun berikut," ungkapnya.
Pernah Diterapkan saat Pandemi Covid-19
Endra menyampaikan, Kementerian PUPR telah coba menerapkan skema tersebut saat krisis pandemi Covid-19 melanda pada 2020 lalu. Kebijakan itu diambil lantaran pemerintah tak ingin target penyelesaian proyek yang seharusnya rampung pada tahun ini bergeser karena adanya keadaan kahar.
"Kita lebih prefer bahwa tetap diselesaikan tahun ini tanpa penambahan ruang lingkup dan tanpa penambahan anggaran. Tapi kita alokasikan di 2023 untuk pembayaran utang pekerjaan," bebernya.
"Jadi itu buat kontraktor juga bisa tetap memacu, kemudian pembayarannya di 2023 kita adakan," pungkas Endra.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)