Hingga Agustus 2017, PTPP bukukan laba bersih Rp 836 miliar
Hingga Agustus 2017, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp 836 miliar. Jumlah ini meningkat 58 persen dibandingkan dengan pencapaian sebesar Rp 530 miliar pada epriode yang sama tahun lalu.
Hingga Agustus 2017, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp 836 miliar. Jumlah ini meningkat 58 persen dibandingkan dengan pencapaian sebesar Rp 530 miliar pada epriode yang sama tahun lalu.
Direktur Utama PT PP (Persero) Tumiyana mengatakan pencapaian ini terutama didorong oleh kemampuan operasional Perseroan. Di mana, laba usaha PTPP selama Agustus 2017 berhasil mencapai Rp 1,3 triliun. Sebagai catatan, Perseroan mencatat laba usaha per Semester I-2017 sebesar Rp 889 miliar.
"Perseroan akan terus mengejar keunggulan operasional untuk menjaga baik pertumbuhan pendapatan maupun kualitas laba di tengah pasar konstruksi yang kompetitif," ujar Tumiyana dalam keterangannya, Senin (2/10).
Sementara, pendapatan konsolidasi Perseroan per Agustus 2017 mencapai Rp 11,5 triliun, atau tumbuh sebesar 19 persen secara year-on-year dibandingkan pencapaian periode yang sama tahn lalu sebesar Rp 9,7 triliun.
Kontribusi dari Divisi Konstruksi dan EPC di Induk Perusahaan mencapai sebesar 76,2 persen dari total Pendapatan Konsolidasi PTPP sebelum eliminasi. Sedangkan, 23,8 persen sisanya disumbangkan oleh entitas-entitas Anak PTPP.
"Perseroan berkomitmen untuk menjaga kesehatan keuangan dan leverage tetap terkendali, sehingga PTPP dapat terus tumbuh dalam koridor keuangan yang sehat," katanya.
Hingga akhir September 2017, kontrak baru Perseroan berhasil mencapai Rp 31,9 triliun atau tumbuh sebesar 40,5 persen dibandingkan dengan Rp 22,7 triliun yang dicapai pada periode yang sama tahun lalu.
"Pencapaian kontrak baru sebesar 78,6 persen persen dari total target Perseroan selama 2017 menunjukkan PTPP tetap on the right track," jelasnya.
Kontribusi kontrak baru tersebut masing-masing berasal dari Induk Perseroan sebesar Rp 28,1 triliun dan anak perusahaan sebesar Rp 3,8 triliun. Beberapa proyek yang berhasil diraih oleh PTPP selama September, di antaranya Bandar Udara Kulonprogo Yogyakarta sebesar Rp 6,5 triliun, Transmart Bali Rp 497 Miliar, dan Jalan Tol Gempol-Pasauruan Rp 423,5 miliar.
Dari sisi komposisi kepemilikan (project owner) perolehan kontrak baru sampai dengan akhir September 2017 didominasi oleh BUMN sebesar 60,8 persen, disusul oleh swasta 28,9 persen dan Pemerintah 10,2 persen.
"Eksposur PTPP terhadap proyek Pemerintah tidak signifikan, sedangkan dari sisi tipe pekerjaan, kontrak baru yang diraih sangat terdiversifikasi, sehingga portofolio kontrak baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dan mendorong profitabilitas Perseroan yang lebih baik," imbuh Tumiyana.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang dilakukan BNI untuk mendukung transformasi BUMN? BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp97.9 triliun di September 2023 kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kredit tersebut tumbuh sebesar Rp6.3 Triliun secara year to date dari Rp91.6 Triliun di Desember 2022.
-
Bagaimana BSI dan Relawan Bakti BUMN mendukung pengembangan UMKM di Meunasah Asan? Salah satunya melalui program Desa Bangun Sejahtera Indonesia (Desa BSI) di Meunasah Asan, Aceh Timur yang meliputi bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui pengembangan budidaya ikan bandeng, serta bidang lingkungan lewat penanaman pohon mangrove & penggunaan panel surya di sekitar tambak ikan bandeng.
Baca juga:
Menteri Rini minta 30 persen apartemen Stasiun Pondok Cina diberikan ke MBR
PGN Tak bisa monopoli, harga gas ke pelanggan ditentukan menteri ESDM
Dukung angkutan logistik, ASPD datangkan 54 kapal dalam lima tahun
Dua perusahaan BUMN bidang galangan kapal masih merugi
BUMN belum tau rencana pemindahan pabrik PT Pindad dan PT DI ke Lampung
Garap proyek CPC, PT Pertamina bakal ditongkrongi Menteri Rini