Hingga Juni 2016, OJK catat ada 913.092 pengaduan jasa keuangan
Tingkat penyelesaian mencapai 92,17 persen atau 841.622 pengaduan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan yang dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) untuk monitoring pengaduan yang masuk, diproses dan diselesaikan oleh Internal Dispute Resolution (IDR) Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Soetiono mengatakan, selama periode Januari 2016 hingga Juni 2016 tercatat pengaduan kepada PUJK 913.092 pengaduan. Adapun tingkat penyelesaian mencapai 92,17 persen atau 841.622 pengaduan sementara yang masih dalam proses 7,82 persen atau 71.363 pengaduan dan tidak sesuai atau tidak ada kesepakatan mencapai 0,01 persen atau sebanyak 107 pengaduan.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mengedukasi masyarakat tentang keuangan di Jawa Tengah? Kegiatan The Jewel of Central Java merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi bersama untuk terus memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat Jawa Tengah serta dikemas dalam bentuk edukasi keuangan melalui kesenian daerah agar lebih menarik minat dan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
"Apabila kasus penanganan pengaduan yang tidak selesai dengan PUJK, kami mendorong masyarakat untuk meneruskannya kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan tahapan mediasi, ajudikasi fan arbitrase," ujarnya saat acara 'Workshop LAPS' di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (11/8).
Tituk panggilan akrabnya menyampaikan dari laporan LAPS yang disampaikan kepada OJK per Juni 2016 terdapat 47 permohonan yang diajukan untuk diselesaikan melalui LAPS.
"Jika masih ada ketidaksepakatan atas penanganan PUJK, maka konsumen memiliki saluran untuk menyelesaikan dengan External Dispute Resolution (EDR) melalui OJK dan LAPS," jelas Tituk.
Tituk menambahkan, OJK hanya melayani jika ada kerugian finansial, nilainya dibatasi agar difokuskan kepada konsumen keuangan kecil, sifat fasilitasi yang dilakukan melalui proses verifikasi dan klarifikasi kepada dua belah pihak baik secara terpisah maupun bersama.
"Sejak beroperasinya OJK tahun 2013 sudah menangani 3.832 pengaduan dan telah diselesaikan 93,72 persen. Paling banyak pengaduan di perbankan sebesar 53 persen dan non perbankan 40 persen," ucap Tituk.
Sementara LAPS telah beroperasi dan terdaftar di OJK sejak Januari 2016 meliputi enam lembaga sub sektor, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pengadaian dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI), Badan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).
Baca juga:
Ini cara OJK cegah bank besar tetapkan suku bunga deposito tinggi
Sri Mulyani dan Tax Amnesty buat IHSG terus cetak rekor
OJK minta masyarakat waspada penipuan berkedok pelunasan kredit
Ini aturan baru OJK sambut dana tax amnesty di pasar modal
Per Mei 2016, aset industri keuangan syariah Rp 3.952 triliun
Asosiasi MLM catat kerugian akibat investasi ilegal tembus Rp 126 T
OJK: Dana repatriasi bisa picu naiknya harga saham RI