Hingga Mei 2016, LPS tutup 5 BPR dengan rasio kredit macet 65 persen
"Rata-rata rasio kecukupan modal (CAR) mereka minus 96,39 persen."
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Fauzi Ichsan menyebut, pihaknya telah menutup lima Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hingga bulan Mei 2016.
"Dari 1.800 BPR kita telah menutup lima BPR sejak awal tahun dan tahun lalu kita menutup empat BPR," ungkapnya saat acara konferensi pers di Hotel Mulia, Senayan, Kamis (9/6) malam.
-
Bagaimana cara LPS menangani simpanan nasabah yang melebihi Rp2 miliar? Sedangkan jumlah simpanan di atas Rp2 miliar akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana LPS Indonesia bisa meningkatkan pengawasan setelah melihat kasus SVB dan SBNY? LPS Indonesia Tingkatkan Pengawasan Berkaca pada kasus kegagalan SVB dan SBNY, Puteri berharap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beserta otoritas lainnya di Indonesia bisa meningkatkan pengawasan dan pengaturan,khususnya terhadap manajemen risiko likuiditas untuk mencegah kejadian terulang kembali.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
Sejak beroperasi 2005 hingga 31 Mei 2016, LPS telah melakukan likuidasi (penutupan) terhadap 71 bank (1 bank umum dan 70 BPR) yang dicabut izin usahanya, sedangkan tahun 2016 telah melikuidasi lima BPR.
"Dari ke lima BPR tersebut memiliki rata-rata rasio kecukupan modal (CAR) minus 96,39 persen. Rata-rata kredit bermasalah 65,83 persen dan recovery claim mencapai 57,88 persen dan pencairan aset 244,00 persen," ujarnya.
Fauzi juga memaparkan saat ini LPS dalam keadaan yang sehat dengan total aset mencapai Rp 66 triliun.
Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Ferdinan D Purba juga menjelaskan Tahun 2015, LPS menargetkan proses verifikasi kurang dari 60 hari sejak pencabutan izin usaha dan dapat diselesaikan dalam waktu 57 hari.
"Dalam melakukan penanganan klaim nasabah dari bank yang dicabut izinnya, LPS telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap total simpanan sebesar Rp 1,625 triliun, di mana Rp 1,042 triliun sebagai simpanan layak bayar dan Rp 283 miliar sebagai simpanan tidak layak bayar. Menurut UU LPS, proses verifikasi harus diselesaikan paling lama 90 hari," jelasnya.
Baca juga:
Bos LPS sebut masih ada kemungkinan penurunan suku bunga
LPS klaim kinerja perbankan tumbuh positif
Sepanjang 2016, LPS tangani 14 BPR bermasalah
Hingga Mei 2016, LPS tutup 5 BPR terindikasi fraud
Perekonomian dunia bergejolak, LPS yakinkan perbankan RI masih sehat
LPS gandeng 6 kantor akuntan publik bantu tangani bank bangkrut
Sebanyak 222.100 rekening warga RI bersaldo di atas Rp 2 miliar