ICW Nilai Kenaikan Dana Desa Sarat Diselewengkan jika Tak Diawasi Masyarakat

Selama ini Agus melihat terus ada tren kenaikan alokasi anggaran Dana Desa tiap tahunnya. Maka dari itu, menurutnya wajib hukumnya untuk melibatkan masyarakat guna mengawasi dana yang jumlahnya tidak sedikit itu.

2019-07-06 12:04:00

Dana Desa merupakan salah satu program unggulan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. Bahkan dalam debat capres di Pilpres 2019 lalu, Jokowi mengungguli capaiannya dalam program tersebut. Malah dalam RAPBN, Jokowi menaikkan alokasi dana desa dari Rp257 triliun menjadi Rp400 triliun.

Menganggap kenaikan tersebut, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai selama ini pemerintah memfokuskan pada pelatihan perangkat desa guna mengelola Dana Desa tersebut. Kata Agus, tak kalah penting namun tidak diperhatikan oleh pemerintah adalah pelatihan bagi masyarakat untuk mengawasi Dana Desa.

Hal ini sangat penting karena menurut Agus banyak masyarakat daerah yang tidak tahu bagaimana mengawasi pengelolaan Dana Desa di desanya. Bahkan menurut survei yang pernah lembaganya lakukan, diketahui hanya sedikit masyarakat desa yang mengetahui dana apa saja yang masuk ke desanya.

"Menurutku si harusnya ini paralel antara perangkat desa, BPD-nya dan masyarakatnya. Masyarakat itu bisa perwakilan dari tiap dusun atau RT-RT itu dilatih juga. Bagaimana si cara mengawasi, bagaimana si cara merencanakan, bagaimana si cara mengetahui ada manfaatnya atau tidak dari Dana Desa itu," katanya saat ditemui Liputan6.com di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).

Agus mengkhawatirkan jika yang dilatih hanya perangkat-perangkat desanya saja, maka akan muncul elit-elit desa baru yang melakukan pelanggaran.

"Kalau tidak ada masyarakat yang dilatih untuk mengontrol ini, ini susah," ucap Agus.

Selama ini Agus melihat terus ada tren kenaikan alokasi anggaran Dana Desa tiap tahunnya. Maka dari itu, menurutnya wajib hukumnya untuk melibatkan masyarakat guna mengawasi dana yang jumlahnya tidak sedikit itu.

"Jadi jangan berharap level kabupaten/kota itu yang terdiri dari beberapa kecamatan bisa diawasi kalau di level desanya sendiri tidak digolang. Jadi menurutku ya memang pengembangan masyarakat desa, peningkatan kapasitas masyarakat desa," tutur Agus.

Agus pun mengimbau supaya jangan hanya mengharapkan pengawasan dari Satgas Dana Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peran masyarakat jauh lebih vital dalam pengawasan Dana Desa.

"Jangan hanya menyandarkan pengawasan itu kepada BPD atau Satgas Dana Desa jangan cuma itu. Karena ini adalah dana buat mereka, maka masyarakat harus ikut berpartisipasi melakukan perencanaan," katanya.

Banyak Potensi Korupsi

Agus menganggap pelibatan masyarakat untuk mengawasi Dana Desa amat penting mengingat banyaknya potensi korupsi di dalamnya. Meskipun tidak menyebutkan data yang spesifik, Agus mengungkapkan bahwa setiap tahapan dari program Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga eksekusi program sangat berpotensi akan terjadinya penyalahgunaan.

"Mulai dari perencanaan si ada potensinya. Di setiap tahap itu perencanaan, pelaksanaan, pertangungjawaban ada. Beberapa oknum yang terjerat hukum juga di situ. Mereka menutup-nutupi alokasi anggarannya, ada mark up, kemudian pertanggungjawaban ditutup-tutupi," tegas Agus.

Dengan jumlah desa di Indonesia yang mencapai ribuan, maka akan sangat sulit bagi pemerintah mengawasinya. Oleh karena itu, kembali Agus menekan bahwa adalah suatu keniscayaan agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan.

Masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan kala mereka paham bagaimana mengawasi Dana Desa tersebut.

"Misalnya ada disisihkan dari jumlah Dana Desa itu misalnya lima persennya atau dua persennya untuk sosialisasi bagi masyarakat mengawasi dana desa," tutup Agus.

Sebelumnya, Jokowi mengklaim telah membangun jalan di desa-desa sepanjang 191.000 kilometer. Menurut Jokowi, jalan tersebut bermanfaat bagi para petani guna mendistribusikan hasil panennya.

Karena dirasa begitu bermanfaat, Jokowi memastikan keberlanjutan program tersebut. Hal ini diterjemahkan dalam bentuk kenaikan anggaran Dana Desa selama lima tahun kedepan.

"Kita lihat desa-desa yang inovasinya bagus sekarang dana desanya atau BUMDes-nya membayar pajak lebih besar dari dana desanya. Bersama bank dunia ada program bursa inovasi desa, kita menyediakan fasilitator untuk masyarakat supaya ide-idenya bisa tergali keluar sehingga dana desanya bisa berinovasi," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan pada acara Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa dengan tema 'Pengawasan Program Inovasi Desa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa' di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (4/7).

Reporter: Yopi Makdori

Baca juga:
Pemerintah Jokowi Periode II Naikkan Dana Desa Hingga Rp400 Triliun
Kemendes PDTT: Dana Desa 5 Tahun Mendatang untuk Pemberdayaan SDM
Genjot Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa, Kemendes PDTT Gelar Workshop
DPR Sebut Investasi RI Kalah Akibat Penyerapan Dana Desa Tak Optimal
Terbukti Korupsi Dana Desa dan Buat SPJ Fiktif, Kades Dituntut 4 tahun Penjara
Pemerintah Jokowi Klaim Entaskan 5000 Desa Tertinggal Sejak 2014, Target Tersisa 9000

(mdk/rhm)