Ini daftar Pemda dan K/L peroleh opini WTP 5 tahun berturut-turut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan piagam penghargaan atas laporan keuangan tahun 2016 kepada pemerintah daerah dan Kementerian dan Lembaga (K/L). Penghargaan ini diberikan bagi institusi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5 tahun berturut-turut.

2017-09-14 17:35:24

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan piagam penghargaan atas laporan keuangan tahun 2016 kepada pemerintah daerah dan Kementerian dan Lembaga (K/L). Penghargaan ini diberikan bagi institusi yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 5 tahun berturut-turut.

"Saya berikan apresiasi tinggi kepada mereka yang telah mampu mencapai status laporan keuangan WTP. Ini adalah suatu pencapaian yang baik. Saya lebih bangga lagi karena cukup banyak Pemda dan K/L yang mendapatkan status WTP selama lebih dari 5 tahun," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (14/9).

Dia berharap dengan diberikannya penghargaan ini, seluruh institusi negara bisa lebih meningkatkan kinerjanya untuk membangun bangsa. "Dengan adanya status laporan keuangan kita yang WTP, tentu kita memiliki adanya sense kemajuan, adanya proses perbaikan dari sisi pengelolaan keuangan negara," imbuhnya.

Berikut Lembaga Negara yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut (tahun 2012-2016)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan SAR Nasional, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ada pula Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Kepegawaian Negara, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Administrasi Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Sekretariat Kabinet (Setkab), Dewan Ketahanan Nasional (DKN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan Komisi Yudisial.

Pemerintah Kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banggai, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Ada pula Kabupaten Ogan Komering Ulu Timor, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Tojo Una Una, dan Kabupaten Lampung Barat.

Kementerian yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Pemerintah Provinsi yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara, Pemerintah Kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut-turut adalah Batam, Bandar Lampung, Denpasar, Surakarta, Banda Aceh, Lubuk Linggau, Metro, Banjar, dan Sabang.

Baca juga:
Sri Mulyani: Akuntabilitas anggaran harus fokus pada hasil, bukan melulu pada proses
Di depan penulis, Sri Mulyani curhat gajinya lebih kecil dibanding dirjen pajak
Bos pajak minta maaf dan Sri Mulyani terhenyak dengan kasus pajak Tere Liye Cs
Banggar tak masalah Sri Mulyani minta Rp 810 miliar untuk pertemuan Bank Dunia-IMF
Sri Mulyani: Di AS mal tutup karena orang lebih suka belanja online

(mdk/idr)