Ini syarat agar pendapatan daerah Sumsel meningkat versi BPH Migas
Namun untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah tersebut ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah badan usaha yang menjadi penyalur migas di Sumatera Selatan harus melaporkan data konsumsi minyak dan gas kepada BPH Migas dengan benar.
Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Selatan (Sumsel) bisa meningkat dengan adanya keterbukaan informasi data konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Alasannya, dengan adanya keterbukaan tersebut pendapatan daerah dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) bisa diketahui dengan tepat.
"Palembang ini PAD kendaraannya baru Rp 700 miliar, ini padahal potensinya besar untuk dinaikan. Dengan PBBKB bisa saja sampai Rp 2 triliun," jelas Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Palembang, Kamis (7/6).
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Apa yang dipantau BPH Migas di Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Siapa yang memberikan penghargaan JDIHN kepada BPH Migas? Penghargaan yang diberikan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) ini merupakan bentuk apresiasi atas pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan penilaian kinerja Anggota JDIHN.
-
Apa saja yang ditinjau oleh BPH Migas di Terminal BBM Palaran? Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
-
Dimana BPH Migas melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pasokan BBM? Demi memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) di Bitung, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/09/09/2024) lalu.
-
Mengapa BPH Migas mendapat penghargaan JDIHN? Penghargaan JDIHN diberikan bagi institusi pengelola yang menunjukkan loncatan kinerja pengelolaan JDIH terbaik di zonanya.
Namun untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah tersebut ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah badan usaha yang menjadi penyalur migas di Sumatera Selatan harus melaporkan data konsumsi minyak dan gas kepada BPH Migas dengan benar.
"Badan usaha migas yang ada di Sumsel ini enggak boleh bohong, mereka mesti kasih data ke BPH Migas dan Pemda apa adanya, berapa jualnya," tambah dia.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel Eneng Muhaibah pun yakin PBBKB Sumsel dapat meningkat dengan adanya data konsumsi BBM yang akurat melalui BPH Migas.
"Selama berpuluh-puluh tahun ini kan untuk PBBKB itu self-asessment, jadi cuma menerima berapa yang disetorkan perusahaan yang kita terima. Dengan adanya MoU ini, kami bisa memperoleh data yang sebenarnya melalui BPH Migas, berapa penjualan dari perusahaan-perusahaan minyak ke konsumen," tutunya.
Reporter: Bawono Yadika
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Negara dapat tambahan Rp 16,7 M dari pengelolaan blok migas Merak Lampung dan Citarum
Rugi jual Premium dan Solar, Pertamina diberi kompensasi 12 wilayah kerja Migas
Pertukaran data konsumsi BBM Sumsel jadi proyek percontohan nasional
PGN alirkan gas bumi perdana ke konsumen di Yogyakarta
Harga minyak dunia turun tertekan meningkatnya produksi AS