Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara, Kementerian Baru Bentukan Presiden Prabowo
Wacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara kembali menjadi perbincangan publik setelah Hasyim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, memberikan sinyal akan hadirnya kementerian baru ini.
Wacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menegaskan tidak ada rencana pemisahan antara Kementerian Keuangan dan Badan Penerimaan Negara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Kenapa Kementan menggandeng UGM? Pada saat ini dengan banyaknya permohonan sertifikasi alsintan prapanen maupun pascapanen dan sangat terbatasnya laboratorium pengujian alsintan di Indonesia, kami sangat mengapresiasi Fakultas Tekonologi Pertanian – UGM yang telah mempunyai laboratorium pengujian alsintan dan telah terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) bersedia bekerjasama.
-
Apa yang menjadi harapan Irjen Kementan terhadap Petani dan ASN Kementan? “Kita semuanya mari bersama-sama melakukan peningkatan kinerja dan produktivitasnya sehingga harapan pemerintah serta harapan masyarakat bisa terwujud dan segala sesuatunya bisa terlaksana untuk kesejahteraan masyarakat,” seru Irjen Setyo.
Namun, isu tersebut kembali mengemuka seiring dengan meningkatnya fokus pemerintah terhadap optimalisasi penerimaan negara.
Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara
Hasyim menjelaskan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan, pengelolaan cukai, dan mengatasi kebocoran anggaran.
Kementerian ini diharapkan menjadi motor penggerak penerimaan negara melalui optimalisasi pengumpulan royalti dari sumber daya alam dan potensi sektor ekonomi lainnya.
“Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi, nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” jelas Hasyim.
Langkah ini, menurutnya, sangat penting untuk menciptakan sistem penerimaan negara yang lebih transparan, akurat, dan berkelanjutan.
- Cerita Sri Mulyani Sebut Prabowo Jadi Presiden Pertama ke Kemenkeu Sampai Penasaran Intip Duit Negara Akhir Tahun
- Istana: Belum ada Pembahasan Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara
- Sinyal Kuat Kembali Jadi Menkeu, Sri Mulyani Sebut Tak Ada Kementerian Penerimaan Negara
- Membedah Aturan Dana Pensiun Presiden, Wakil Presiden dan Menteri di Indonesia
Manfaat Kementerian Penerimaan Negara bagi Masyarakat dan Negara
Urgensi pemisahan fungsi penerimaan negara dari Kementerian Keuangan sebenarnya telah menjadi perhatian Presiden Prabowo sejak masa kampanye pemilu 2019.
Edi Slamet Irianto, yang sebelumnya sempat digadang-gadang bakal jadi Kepala BPN ini menyatakan kehadiran Kementerian Penerimaan Negara akan memberikan dampak positif baik untuk masyarakat maupun negara.
Bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, kementerian ini akan menyediakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui sistem kebijakan yang terintegrasi.
“Kebijakan dan pengaturan akan keluar dari satu pintu, sehingga masyarakat tidak perlu bingung menghadapi birokrasi yang berbelit-belit,” terang Edi.
Sementara itu, bagi negara, pembentukan kementerian ini memungkinkan estimasi penerimaan yang lebih akurat.
Hal ini dapat tercapai melalui pengurangan tax gap dengan memanfaatkan pengembangan teknologi seperti data sains.
Dengan demikian, negara dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus terlalu bergantung pada utang.