INSA desak pemerintah hapus PPN bahan bakar kapal niaga
Itu dinilai lebih baik ketimbang pemerintah memberikan BBM subsidi untuk angkutan laut.
Asosiasi pemilik kapal nasional (INSA) mendesak pemerintah segera menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan bakar minyak untuk kapal niaga. Itu dinilai lebih baik ketimbang pemerintah memberikan BBM subsidi untuk angkutan laut.
"Harga BBM di Indonesia sangat mahal dibandingkan di luar negeri karena struktur harga yang banyak," ujar Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Jakarta, Selasa (16/12).
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Dimana BPH Migas membahas isu penyaluran BBM bersubsidi? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Apa yang ditemukan B.M. Diah di tempat sampah? Disitulah insting B.M. Diah sebagai seorang jurnalis bekerja. Ia diam-diam memungut kertas draf naskah proklamasi itu dari tempat sampah.
Menurut Carmelita, usulan penghapusan PPN BBM untuk kapal niaga sudah diajukan ke pemerintah beberapa tahun lalu. Buktinya, Kementerian Keuangan sudah menyiapkan draf peraturan pemerintahnya.
Dia menguraikan, harga BBM di Indonesia ditentukan berdasarkan patokan harga jual rata-rata BBM di Asia dikeluarkan oleh Platts Singapura atau biasa disebut Mean of Platts Singapore (MOPS). Kemudian ditambah PPN 10 persen, PPh, iuran migas, delta Pertamina, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor berkisar 5 persen-10 persen.
Itu jauh lebih rumit ketimbang Singapura dan Malaysia, hanya berdasarkan MOPS plus biaya handling.
"Kami meminta pemerintah menghilangkan alokasi BBM bersubsidi untuk angkutan laut perintis yang dijalankan oleh anggota kami serta menggantinya dengan memberikan insentif pajak dan lainnya," jelas dia.
Wakil Ketua Umum INSA Lolok Sudjatmiko menilai, penghapusan pajak ini bisa memercepat terwujudnya kedaulatan maritim nasional.
"Ini merupakan respon nyata dunia pelayaran terhadap program-program pemerintah dalam rangka mewujudkan poros maritim."
(mdk/yud)