Isi paket kebijakan XI, dwelling time ditarget turun jadi 3,7 hari
Sistem ini dinamakan Indonesia Single Risk Management.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan sistem pengendalian resiko pelabuhan bernama Indonesia Single Risk Management yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid XI. Sistem ini nantinya akan memangkas dwelling time atau waktu bongkar muat pelabuhan mencapai 1 hari.
Menko Darmin menjabarkan, Indonesia Single Risk Management adalah suatu kesepakatan mengenai standardisasi pemeriksaan barang di pelabuhan. Selama ini, menurutnya, 18 kementerian dan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan barang di pelabuhan masih belum memiliki standard baku penilaian.
"Selama ini kan ada jalur hijau dan jalur merah di pelabuhan. Sehingga adanya hal ini akan memperlancar arus barang ekspor impor di pelabuhan," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).
Dia menjelaskan nantinya proses dwelling time akan menjadi sekitar 3,7 hari atau kurang. Saat ini, per April 2016, proses dwelling time tercatat berada pada posisi 4,7 hari.
"Akan berkurang 1 hari dwelling time," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan jangan ada korban berikutnya dalam kasus lamanya waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan (dwelling time). Jokowi pernah mencopot Menko Kemaritiman sebelumnya, Indroyono Soesilo, karena dwelling time yang cukup lama.
"Jangan sampai ada lagi korban dalam kasus dwelling time, saya enggak main-main masalah ini," tegas Presiden Jokowi di dalam peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3).
Presiden Jokowi menceritakan, sebelumnya dia telah melakukan pengecekan langsung terkait izin angkut muat barang di pelabuhan. Saat itu, kata dia, diketahui izin baru keluar dalam waktu enam hingga tujuh hari.
"Padahal Singapura hanya satu hari, Malaysia dua hari. Kita enam sampai tujuh hari," beber dia.
"Mau bersaing dari mana kalau kita terus seperti itu?" keluhnya.
Pada bulan Januari lalu, Presiden Jokowi juga mengaku sudah memerintahkan agar ada evaluasi izin angkut barang tersebut. Dia ingin Indonesia memiliki sistem dwelling time yang sama dengan negara luar, sehingga akses keluar masuk barang tidak menumpuk di pelabuhan Tanjung Priok.
Di samping itu, Presiden Jokowi memastikan pada bulan depan, dwelling time akan mencapai target yang dia harapkan yaitu pada angka tiga. Dengan demikian efisiensi aktivitas di pelabuhan berjalan lancar.
"Bulan-bulan ini atau bulan depan Insya Allah sudah masuk angka tiga," tuntasnya.
Baca juga:
Selain dwelling time, paket kebijakan XI akan mudahkan UKM & PT Pos
Besok, pemerintah umumkan paket kebijakan ekonomi jilid XI
Menteri Saleh sebut kebijakan Jokowi buat industri tumbuh tinggi
Paket kebijakan 1-10 Jokowi diklaim penyebab Rupiah bisa menguat
Paket kebijakan ekonomi jilid XI ditargetkan terbit minggu depan
Paket kebijakan ekonomi XI beri bunga rendah UKM berorientasi ekspor
Menko Darmin: Paket kebijakan perlu didukung penurunan suku bunga
-
Kenapa Kementan mempercepat masa tanam padi? "Kita percepat tanam, kalau Agustus kita tanam harapanya novermber sudah bisa panen dengan pengawalan super ketat antar lini dari daerah ke pusat," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Rabu (6/9).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa saja yang ditemukan di dalam kapsul waktu dari zaman prasejarah tersebut? Kapsul waktu ini berisi tanah hutan dan bangkai serangga.Dikutip dari Heritage Daily, kapsul waktu ini berasal dari Zaman Neolitikum dan Zaman Perunggu. Ini ditemukan di kawasan yang dikenal dengan nama Barrow Allotment, yang sedang dalam proses restorasi sebagai bagian dari proyek untuk meningkatkan kesehatan lahan gambut yang terdegradasi di Exmoor dan South West.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.