Jaga Eksistensi Swasta, Bappenas Diminta Dilibatkan dalam Proyek di LPI
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengimbau Kementerian PPN/Bappenas untuk turut mengamati pengelolaan dana investasi yang akan dilakukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengimbau Kementerian PPN/Bappenas untuk turut mengamati pengelolaan dana investasi yang akan dilakukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.
Dalam hal ini, dia menyoroti tujuan pembentukan SWF Indonesia yang hendak menghimpun investasi untuk pembiayaan proyek strategis nasional berskala besar. Aviliani khawatir jika tugas pengerjaan proyek hanya diberikan pada perusahaan BUMN dan tidak bersifat multiplier effect, sehingga peran swasta terabaikan.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
-
Kenapa BRI terus mendorong kolaborasi dengan anak perusahaan terkait layanan wealth management? Dalam mengoptimalisasi sinergi di BRI Group, BRI terus melakukan kolaborasi dengan anak perusahaan terkait layanan wealth management.
-
Bagaimana Tavan mengawasi investasi di sektor swasta di IKN? Tugas utamanya adalah mengawasi investasi di sektor swasta di wilayah IKN dan juga bertindak sebagai penghubung antara para investor dari luar negeri.
"Oleh karena itu sebenarnya harus juga dikaitkan nanti dengan Bappenas. Jadi pembangunan ekonomi kita mau ke mana sih. Jadi tidak hanya sekedar ada proyek jalan, jadi nanti malah mengambil porsinya swasta," ujarnya dalam sesi webinar, Rabu (3/2).
"Menurut saya jangan, karena ini akan juga kalau itu terjadi maka swasta di Indonesia akan habis dimakan oleh semacam ini. Lebih bagus mereka benar-benar menggerakan swasta dengan cara mendapatkan sumber dana dari luar tapi menggerakan swasta di dalam," imbuhnya.
Selain itu, Aviliani juga meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk menjelaskan mana saja proyek yang bakal dibiayai SWF Indonesia yang dampak ekonominya bersifat jangka panjang, dan mana yang cepat.
"Lalu nanti kan kelihatannya akan membantu BUMN yang sudah over leverage. Ketika nanti proyek-proyek itu diambil oleh SWF, terus dia dapat dari bank lagi, sejauh mana efektifitas proyek itu. Karena yang kelihatannya banyak proyek yang budget-nya terlalu tinggi, sehingga break event-nya terlalu lama," tuturnya.
Oleh karenanya, Aviliani berpendapat harus ada semacam komite yang menetapkan mana suatu proyek yang patut diberi pembiayaan oleh SWF Indonesia atau tidak.
"Jadi tidak hanya sekadar ngambilin BUMN karena ini punya pemerintah, jadi hanya memindahkan masalah dari BUMN ke SWF. Ini jadi tidak bagus juga. Apalagi kalau kita akan mendapat sumber dana tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari luar," ungkapnya.
Tambah Beban Utang
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Avilian menilai, pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) berpotensi beri beban utang negara dalam pendanaan proyek strategis nasional.
Dia menyoroti minimnya pemasukan investasi asing langsung atau foreign direct Investment (FDI) sejak masa krisis ekonomi 2008. Khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang sulit memperoleh investasi, khususnya FDI.
Aviliani mengatakan, investor asing kerap mengamati efek berganda (multiplier effect) dari suatu proyek infrastruktur, sejauh mana itu akan memberikan dampak pada perekonomian.
"Itu yang akan jadi masalah sendiri. Soalnya bisa jadi beban utang besar, tapi sebenarnya tak efektif untuk ekonomi. Kelemahannya ada di situ, soalnya kita bangun di supply side bukan demand side. Kalau ekonomi tidak gerak cepat buat apa kita bangun?" ujarnya dalam suatu sesi webinar, Rabu (3/2/2021).
Dia mencontohkan proyek Jalan Trans Papua yang pembangunannya kerap terhambat. Menurut dia, jika suatu proyek lambat dalam memberikan multiplier effect, maka investor akan pikir ulang jika pendanaannya tak menghasilkan profit.
"Kalau dana berkurang pemerintah juga harus PMN terus. Dalam sejarah kan perusahaan BUMN banyak yang di-top up terus tapi tidak beri return," ulas Aviliani.
Oleh karenanya, dia menyarankan agar pemerintah memikirkan strategi penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dalam implementasi SWF Indonesia dalam menarik investasi untuk proyek infrastruktur besar.
"Yang ditakutkan, banyak proyek tapi tidak berikan multiplier effect dan tidak berikan pengembalian. Ini bisa jadi beban negara. Jadi menurut saya dengan adanya SWF Indonesia kita dukung, tapi bagaimana GCG-nya. Tanpa ada ukuran GCG, jika ada ukuran saja bisa tak tercapai, bagaimana tidak ada ukuran," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com