Jalankan Program Rehabilitasi Hutan, KLHK Minta Tambahan Anggaran Rp5,3 Triliun
Di samping itu, program lain yang juga membutuhkan anggaran besar yakni pembangunan fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah (Refuse Derived Fuel/RDF) sebesar Rp1,2 triliun.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengusulkan tambahan anggaran dalam Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah-Kementerian/Lembaga (RKP-K/L) Tahun 2021 sebesar Rp5,34 triliun. Tambahan anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan di Kementerian LHK, salah satunya program yang utama adalah rehabilitasi hutan.
"Program rehabilitasi hutan dan lahan seluas 135 ribu hektar akan menelan anggaran terbesar Rp2,23 triliun," katanya di Jakarta, Kamis (25/6).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang menjadi harapan Irjen Kementan terhadap Petani dan ASN Kementan? “Kita semuanya mari bersama-sama melakukan peningkatan kinerja dan produktivitasnya sehingga harapan pemerintah serta harapan masyarakat bisa terwujud dan segala sesuatunya bisa terlaksana untuk kesejahteraan masyarakat,” seru Irjen Setyo.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Apa isi dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KKP? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kepastian hukum di PLBN? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
Di samping itu, program lain yang juga membutuhkan anggaran besar yakni pembangunan fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah (Refuse Derived Fuel/RDF) sebesar Rp1,2 triliun.
Selanjutnya, program pembangunan agroforestry di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seluas 387,07 ribu hektare senilai Rp442,6 miliar dan program pembangunan persemaian modern senilai Rp370 miliar.
Lalu, ada perhutanan sosial dan agroforestry pada kelompok tani Rp351,5 miliar, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 1.200 desa sebesar Rp186,16 miliar, belanja operasional perkantoran Rp 151,59 miliar, dan tuan rumah Conference of Parties (COP) 4 Minamata Rp151,31 miliar.
Didukung DPR
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Slamet Ariyadi memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian LHK, tapi dengan sejumlah syarat. Adapun syarat yang dimaksud adalah bisa memanfaatkan jejaring pesantren dalam pengelolaan sampah dan membuat inovasi pengelolaan sampah di tingkat desa.
"Kami memberikan dua syarat untuk penambahan anggaran Kementerian LHK. Pertama, melakukan pembinaan dan inovasi pesantren dalam mengelola lingkungan dan sampah serta kedua membuat inovasi pengolahan sampah di tingkat desa, satu desa, satu inovasi," jelas Slamet Ariyadi.
Menurut Politisi Fraksi PAN ini, pengelolaan sampah yang baik bisa memanfaatkan aparatur desa dan pesantren sebagai ujung tombaknya. Karena Indonesia ini adalah negara yang luas dan jumlah penduduknya yang padat.
"Kami juga mendorong Kementerian LHK untuk membuat terobosan baru untuk menangani sampah di lingkungan pesantren dan meminta KLHK membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik di tingkat pesantren," pungkas Slamet.
(mdk/idr)