JK: Jangan sampai aturan Menteri Susi buat pendapatan daerah turun
Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan sinkronisasi aturan pengukuran ulang kapal nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mewajibkan pengukuran ulang kapal-kapal nelayan untuk memverifikasi ukuran kapal sesuai dengan aslinya. Pengukuran ini juga untuk mendata ulang kapal-kapal nelayan sehingga bisa diperbandingkan antara tonase dengan hasil tangkapan. KKP bahkan mengancam tidak akan mengeluarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kepada setiap pelanggar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, pengukuran ulang seharusnya tidak memakan waktu lama sehingga para nelayan bisa segera melaut. Tenggat waktu proses pengukuran kapal, menurut JK, seharusnya tidak lebih dari enam bulan.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Siapa yang mengajak petani di Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan bantuan dari Kementan? Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak para petani di wilayahnya untuk memanfaatkan bantuan kementan secara optimal, terutama dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
-
Kapan Sutiyoso mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol? Surat pengunduran diri Sutiyoso disampaikan pada 13 Oktober lalu.
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
"Jangan karena syahbandar dan Kementerian Perhubungan mengukurnya lama, mereka tidak produksi karena kapal menganggur," kata JK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (18/3).
JK menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan sinkronisasi aturan sehingga risiko penerapan aturan tersebut bisa ditekan. Dalam hal ini, risiko tersebut adalah minimnya pasokan ikan lantaran kapal-kapal harus melakukan pengukuran ulang dan tidak bisa melaut dalam waktu lama.
Buntut penyesuaian aturan yang berlarut-larut itu berimbas kepada menurunnya pendapatan daerah, pengangguran dan naiknya tingkat kemiskinan.
"Bagaimana menyinkronkan aturan yang benar tetapi juga berjalan benar, jadi jangan karena penyesuaian itu maka menghambat secara keseluruhan mengakibatkan pendapatan negara dan daerah turun, pengangguran tinggi, kemiskinan naik," tegas JK.
Baca juga:
Aturan Menteri Susi buat pasokan ikan turun & 10 ribu pekerja di-PHK
Kepala Bakamla siapkan diri jadi 'buldozer' Jokowi dan Menteri Susi
Menteri Susi: Reklamasi pantai boleh asal taat aturan
Menteri Susi lantik pejabat Eselon 1 KKP berlatar belakang non PNS
Menteri Susi: Panjang jaring FV Viking setara jarak Jakarta-Semarang
Menteri Susi minta kewenangan memutus perkara kejahatan laut
Menteri Susi tangkap 3 kapal Malaysia, siap untuk ditenggelamkan