JK: Krisis 1998 bebankan APBN kita hingga 30 tahun
"Akibat krisis tahun 1998 masih kena. Rp 100 triliun masih harus bayar setiap tahun," kata JK.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menjelaskan sejak orde baru (orba) Indonesia tak pernah merasakan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Alasannya, pada masa reformasi perekonomian global mengalami pasang surut.
"Pertama jaman reformasi mulai dari jaman sulit, minus 14 persen pada 1998. Naik sedikit 4-5 persen. Saya di pemerintahan tahun 2004 mulai pertumbuhan 4 persen. Tahun 2008 6,4 persen, harusnya bisa capai 7 persen. tapi resesi 2008 langsung turun, meski dampaknya tidak besar," ujar dia di Jakarta, Jumat malam (4/12).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang klaim TKN soal debat cawapres tema ekonomi? Menurut Anies, pembuktian atas klaim itu baru dapat dilihat pada saat debat cawapres berlangsung besok malam, Jumat, 22 Desember 2023.
-
Apa program Jenderal Muhammad Jusuf saat menjadi Panglima ABRI? Selama menjabat sebagai Panglima, ia membuat program ABRI Masuk Desa yaitu para prajurit dikirim ke pelosok desa untuk membantu proses pembangunan infrastruktur.
JK menyayangkan langkah pemerintah yang tidak mempertahankan beberapa kebijakan yang dianggap telah membawa keuntungan untuk Indonesia. Selain itu, jumlah ekspor yang tinggi juga tidak diimbangi dengan cadangan devisanya.
"Kenapa ekspor kita tinggi, tapi cadangan devisa kita hanya USD 100 Miliar. Karena kita hanya berpegang pada pasar. Karena kita hanya berpegang pada liberalisasi yang dibuat pada masa reformasi. Aturan cadangan devisa kita paling bebas dibanding Singapura, Filipina, barang keluar tapi devisa tidak masuk. Masuknya ke Singapura, pajaknya disana. Kita bayar bunga mahal makanya Rupiah tidak stabil, akibatnya ekonomi mahal yang terjadi karena tidak manfaatkan situasi. Itu salah satu kebijakan yang harus dipelajari dan tidak boleh terulang," jelas dia.
JK juga menyebut jika dampak krisis pada 1998 masih terus terbawa hingga saat ini. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi ikut terbebani.
"Akibat krisis tahun 1998 masih kena. Rp 100 triliun masih harus bayar setiap tahun. Kita mesti bayar ini terus, mungkin 30 tahun lagi masih jadi beban kita. lima kali APBN masih dibebankan akibat dari krisis lalu," pungkas dia.
Baca juga:
JK: BI bukan lembaga independen, harus ikut pemerintah
JK: Pengusaha lebih pintar dari pemerintah dalam pembebasan lahan
Wapres JK: Sigit Pramudito mengundurkan diri atas inisiatif pribadi
Wapres JK perjuangkan kelapa sawit Indonesia di forum APEC Manila
Wapres JK hadiri Summit Dialog on Growth APEC