JK ungkap penyebab devisa RI lebih kecil dibanding Malaysia
Penyebabny pengelolaan devisa negara terlalu liberal.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan pengelolaan devisa Indonesia sangat liberal. Hal ini yang menjadi penyebab devisa Indonesia terlihat kecil padahal ekspor selalu meningkat setiap bulannya.
"Masa kita kalah dari Malaysia, Thailand devisanya. Apa yang salah? Ternyata kita terlalu liberal mengatur devisa," katanya di Hotel The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
Menurut JK, Indonesia sudah mengekspor komoditi seperti batu bara dan kelapa sawit. Ternyata, kata dia, komoditi ini disimpan di Singapura dan Malaysia. Sehingga, devisa negara yang dihasilkan tak maksimal.
"Ini kesalahan fatal, karena kita mengartikan ekspor dengan pengapalan bukan masuknya duit. Itulah kesalahan utama," tegas dia.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah tengah memperbaiki sistem yang keliru. Sehingga masyarakat tak hanya mendapatkan sisa ekspor saja.
"Waktunya untuk memperbaiki sistem supaya maju dengan baik tidak mewariskan kesulitan hanya karena seperti itu. Kita tidak boleh dibelenggu kepentingan pasar," tutup JK.