Jokowi: Inflasi Juli tahun ini terendah dalam 5 tahun terakhir

Presiden juga mengingatkan Indonesia masih akan menghadapi tantangan-tantangan berat ke depan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membanggakan sejumlah pencapaian makro ekonomi di sepanjang semester I 2016. Di antaranya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,18 persen dan pencapaian inflasi terendah dalam lima tahun terakhir.

Menurut presiden, laju inflasi Juli 2016 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2015, tercatat sebesar 3,21 persen. Sehingga inflasi kumulatif bulan Januari sampai Juli 2016 sebesar 1,76 persen.

"Inflasi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat, relatif terkendali. Realisasi inflasi Juli tahun ini merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir," ujarnya dalam pidato Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8).

Sementara, pada triwulan kedua 2016 ini, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,18 persen, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2016 yang hanya tumbuh 4,91 persen.

"Pada triwulan kedua 2016, sektor-sektor terbesar seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan triwulan pertama 2016."

Indikator kesejahteraan sosial Indonesia dalam dua tahun terakhir ini juga terus menunjukkan peningkatan. Data pada Maret tahun 2016 menunjukkan tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 10,86 persen. Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan oleh gini ratio juga berhasil dikurangi menjadi 0,40. Dan tingkat pengangguran berhasil diturunkan menjadi 5,5 persen.

"Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami kemajuan hingga mencapai angka 69,55 pada tahun 2015," jelas Presiden Jokowi.

Presiden juga mengingatkan Indonesia masih akan menghadapi tantangan-tantangan berat ke depan. Belum pulihnya perekonomian global dan beberapa negara mitra dagang utama, yang diiringi masih rendahnya harga komoditas, masih menjadi risiko yang dapat mengganggu kinerja perekonomian nasional.

"Di samping itu, negara-negara maju juga sedang bergulat menghadapi tantangan pemulihan ekonomi. Sehingga masih terdapat ketidakpastian kebijakan keuangan, termasuk sebagian negara menerapkan kebijakan penggelontoran likuiditas."

Baca juga:
Per 5 Agustus, defisit APBN-P 2016 capai Rp 262,5 triliun
SBY dukung Sri Mulyani pangkas anggaran Rp 133,8 triliun
Rp 6,5 T anggaran perjalanan dinas dan rapat K/L bakal dipangkas
Pemerintah bakal hilangkan duplikasi pembiayaan proyek
Pemangkasan anggaran Kemhan akan berdampak pada kesiapan tempur TNI
Bos BI: Pemotongan belanja pemerintah tak ganggu pertumbuhan ekonomi
Indef: Waktunya buat APBN kredibel, kemarin terlalu optimistis